LSM AKI Sulut Siap Kawal Ahli Waris Dugaan Penyerobatan Tanah Oleh Pemkab Minahasa

  • Whatsapp

Minahasa, Pilaraktual.com – Dugaan penyerobotan dan perampasan tanah pasini milik masyarakat oleh pemerintah kabupaten Minahasa melalui pemerintah kecamatan dan hukum tua Kolongan Atas belum kunjung selesai dan terus di perjuangkan oleh ahli waris yang kemudian di kuasakan oleh semua ahli waris kepada Mayoris Tilaar SE sebagai Pelaksana waris, Selasa (29/6/2021).

Untuk melanjutkan perjuangan ini Mayoris Tilaar mempercayakan kepada Ketua Lembaga Swadayap Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (LSM AKI) DPD Sulut Noldy Poluakan dalam proses pendampingan, pengawalan dan penyelesaian masalah ini secepatnya dan berkeadilan karena masalah ini sudah cukup lama berproses ujar Yoris

Bacaan Lainnya

Menurut pelaksana waris Yoris Tilaar, “sudah berbagai upaya yang kami lakukan dalam rangka memperjuangkan, menyelesaikan persoalan ini, sebelum opa saya meninggal tahun 1974 objek tanah itu tahun 1972 didirikan bangunan Pusat Latihan Pemberdayaan Masyarakat (PLPM) dan bolak balik komplein ke pemerintah kecamatan tidak di gubris karena rezim orde baru yang sangat kuat”.

Lanjut Yoris, tahun 1980-an berubah nama menjadi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan di lakukan pengukuran oleh pihak SKB tapi tidak di keluarkan surat apapun oleh hukum tua Marthen Tambuwun, karena di desa waktu masih tercatat dan di ketahui masih milik opa kami Aris Tillar, dan di masa hukum tua Donal Lengkey terbit surat hibah kepada perorangan atas nama Marlein Lalamentik sebagai kepala SKB tanpa ada transaksi apapun dari pemilik tanah yaitu opa kami, dan di ketahui dugaan saya karena waktu itu akan ada proyek yang masuk di lokasi tanah itu yang nilainya 600 juta rupiah”, ujar Yoris.

Masih kata Tilaar, 2018 ada tambahan bangunan dan kami 3 kali mengirim surat teguran lewat pemerintah kecamatan, dan di tindak lanjuti lewat kasie Trantib Mody Pangkey agar pembangunannya di hentikan tapi tidak di gubris, 28/11/2018 kami Hearing dengan DPRD Minahasa, 11/01/2019 mengaduh ke Biro hukum Pemprov Sulut, 01/03/2019 ke Ombudsman RI Perwakilan Sulut dan semua Instasi dan lembaga di atas menyimpulkan bahwa tanah tersebut adalah milik Alm. Aris Tilaar atau opa saya tutur Yoris.

Ketua LSM AKI Mengatakan,” dari hasil investigasi, konsultasi dan kordinasi dengan Kabid aset Pemkab Minahasa Jaklin Rumbayan bahwa bangunannya tercatat di aset Pemkab tapi tanahnya belum tercatat, begitu juga dengan dinas pendidikan Minahasa melalui Sekdis Tommy Wuwungan bahwa tanah SKB sonder hanya ada surat ukur dan lainnya dan pernah di usahakan mediasi dengan pihak ahli waris tapi tidak hadir ungkap sekdis.

Lanjut Poluakan,” akan kami kawal proses ini secara maksimal, tolong pemkab Minahasa harus bertanggung jawab atas persoalan jni, karena hak ahli waris jangan dihilangkan, di rampas dan di tiadakankan tugas Nopol. (**)