Boltim, PilarAktual.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menegaskan pentingnya harmoni antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal kebijakan anggaran daerah.
Pesan ini ditegaskan Bupati Boltim, Oskar Manoppo, saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD ke-23 Masa Persidangan III yang digelar Jumat malam, 15 Agustus 2025, di ruang paripurna DPRD Boltim.
Agenda rapat kali ini berfokus pada persetujuan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Boltim, Samsudin Dama, didampingi Wakil Ketua Kevin Sumendap dan Medy Lensun.
Turut hadir Wakil Bupati Argo V. Sumaiku, Penjabat Sekretaris Daerah M. Iksan Pangalima, Kapolres Boltim AKBP Golfried Hasiholan Pakpahan, jajaran pimpinan OPD, camat, hingga perwakilan pemerintah desa.
Dalam sambutannya, Oskar mengapresiasi kerja keras Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Menurutnya, dinamika pembahasan yang melibatkan masukan, koreksi, hingga kritik konstruktif merupakan bagian penting untuk menghasilkan dokumen anggaran yang lebih berkualitas.
“Setiap masukan, koreksi, dan saran adalah bentuk tanggung jawab bersama. APBD yang kita sepakati bukan sekadar angka, melainkan instrumen untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat Boltim,” ujar Oskar.
Ia menambahkan, persetujuan bersama ini akan segera disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Utara untuk mendapatkan evaluasi.
Setelah itu, pemerintah daerah akan menindaklanjuti dengan menyiapkan jadwal kerja konkret.
Oskar Manoppo menekankan, perubahan APBD 2025 harus dipandang sebagai momentum memperkuat pelayanan publik, meningkatkan infrastruktur dasar, serta memperluas akses ekonomi bagi masyarakat.
“Perubahan APBD ini harus menjadi instrumen nyata. Pemerintah daerah bersama DPRD harus seirama dalam mendorong kemajuan daerah dan memastikan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Tak hanya itu, Bupati juga menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah agar segera memetakan program prioritas dan memastikan realisasi anggaran berjalan efektif.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar kebijakan anggaran benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat luas.
Agenda paripurna ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi pembangunan daerah, yakni “Terwujudnya Bolaang Mongondow Timur yang Bangkit, Maju, dan Sejahtera.” Sinergi antara eksekutif dan legislatif, kata Oskar, merupakan modal utama untuk memastikan arah pembangunan tetap terjaga.
Sementara itu, Ketua DPRD Samsudin Dama menegaskan pihak legislatif tetap mengedepankan fungsi pengawasan, tanpa mengurangi semangat kolaborasi dengan eksekutif.
“Harmonisasi ini penting, namun pengawasan tetap dijalankan agar anggaran tepat sasaran,” ujarnya.
Dengan persetujuan bersama ini, Pemkab Boltim diharapkan mampu mempercepat realisasi program yang berdampak langsung pada masyarakat, terutama di sektor layanan publik, infrastruktur, dan penguatan ekonomi lokal.
