Hari Jadi Kabupaten Halmahera Selatan

Soal SPAM Taliabu, Mahasiswa Desak Kementerian PUPR Evalausi Kepala BPPW Malut, PPK Perencanaan dan PPK Pelaksanaan

Soal SPAM Taliabu, Mahasiswa Desak Kementerian PUPR Evalausi Kepala BPPW Malut, PPK Perencanaan dan PPK Pelaksanaan

MALUT, PilarAktual.com – Gerakan Mahasiswa Maluku Utara Bersatu (GMMU) mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Segera mengevaluasi Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Maluku Utara, Ir. Firman Aksara, ST., M.P.W.K, PPK Perencanaan dan PPK Pelaksanaan Satker. Ini disampaikan saat GMMU menggelar aksi di Gedung Kementrian PUPR pada Jum’at , 17 Juni 2022 siang tadi.

Pasalnya, Kepala BPPW Maluku Utara, Ir. Firman Aksara, ST., M.P.W.K, dan PPKnya dinilai tidak bencus mengawasi proyek Proyek Pembangunan Air bersih atau jaringan air SPAM IKK, di Desa Limbo, Kecamatan Taliabu Barat. Sebab, Proyek yang bersumber dari APBN Tahun 2019 senilai Rp.24.740.000.000 itu tidak berfungsi sehingga tak dapat dimanfaatkan oleh warga setempat.

Koordinator lapangan Rusdi dalam orasinya menyampaikan, menegaskan bahwa Kepala Balai BPPW Maluku Utara Ir. Firman Aksara, ST., M.P.W.K harus bertanggungjawab atas Pembangunan Air bersih atau jaringan air SPAM IKK didesa Limbo Taliabu. Karena pembangunan yang menelan anggaran puluhan miliar itu tidak dapat difungsikan.

“Pembangunan Air bersih atau jaringan air SPAM IKK, yang ada di Desa Limbo Kecamatan Taliabu Barat yang dibangun dan digunakan anggaran yang bersumber dari APBN Tahun 2019 oleh Kementrian PUPR kepada Balai BPPW Provinsi Maluku Utara sebesar Rp.24.740.000.000 tidak dapat dimanfaatkan oleh warga setempat. Karena itu, Kepala Balai BPPW Maluku Utara Ir. Firman Aksara, ST., M.P.W.K harus bertanggungjawab,”Ungkap Rusdi.

Sementara itu Jendral Korlap, Reza A Makayoa Menyatakan, proyek IKK SPAM yang dikerjakan oleh PT. Kusumo Wardana Group dan PT. Darma Prima Mandala tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi tehknis atau RAB (Rencana Anggaran biaya).

Bahkan Menurut Reza, Kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pihak Rekanan (kontraktor) dan mantan kepala Balai BPPW Provinsi Maluku Utara itu dianggap sangat tidak bermanusiawi. Olehnya itu, itu Kementrian PUPR dalam hal ini, Basuki Hadi Muljono harus segera mengevaluasi mantan kepala Balai BPPW Provinsi Maluku.

Foto Istimewah. Proyek Balai BPPW Malut.

Reza juga mendesak Kejagung RI segara mengusut tuntas proyek pembangunan Air bersih atau pembangunan Sistem Penyedia Air Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM IKK), di Desa Limbo Kecamatan Taliabu Barat Laut, Provinsi Maluku Utara.

“Ini telah melanggar ketentuan peraturan Presiden (Pepres) nomor 12 tahun 2021 atas perubahan peraturan Presiden RI nomor 16 tahun 2018, tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah nomor 16 tahun 2005, tentang sistem penyediaan air minum (SPAM) IKK. Dan melanggar ketentuan UU nomor 20 tahun 2021 atas perubahan UU nomor 31 tahun 2002 tentang tindak pidana korupsi dan UU nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU nomor 30 tahun 2002 itu sehingga kejaksaan Agung harus  bergerak cepat karena kerugian keuangan negara yang cukup fantastis,”Jelasnya.(R/red)