Jakarta, PilarAktual.com – Ribuan mahasiswa Universitas Trisakti menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Selasa (19/3/2025).
Mereka menolak revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang dinilai dapat memperlemah prinsip demokrasi dan mengembalikan dominasi militer dalam pemerintahan sipil.
Aksi ini dimulai sejak pukul 10.00 WIB, dengan massa berkumpul di sekitar Jalan Gatot Subroto sebelum bergerak menuju Gedung DPR. Para mahasiswa membawa berbagai spanduk dan poster berisi tuntutan, seperti “Tolak RUU TNI, Selamatkan Demokrasi” dan “Militer Profesional, Bukan Alat Politik.”
Koordinator aksi, Aditya Pradana, menyatakan bahwa RUU TNI berpotensi membuka celah bagi militer untuk kembali terlibat dalam ranah sipil, sesuatu yang bertentangan dengan semangat reformasi 1998.
“Kami melihat ada pasal-pasal yang bisa menghidupkan kembali dwifungsi ABRI. Ini adalah kemunduran demokrasi yang harus dicegah,” ujar Aditya dalam orasinya.
Kritik terhadap RUU TNI
Para mahasiswa menyoroti sejumlah pasal dalam RUU TNI yang dianggap bermasalah.
Salah satunya adalah ketentuan yang memungkinkan perwira aktif menduduki jabatan sipil di kementerian dan lembaga negara tanpa perlu pensiun terlebih dahulu.
“Pasal ini berpotensi menghidupkan kembali praktik Orde Baru, di mana militer bisa masuk ke berbagai sektor pemerintahan tanpa pengawasan yang ketat,” ujar Aditya.
Selain itu, mahasiswa juga menolak usulan peningkatan peran TNI dalam penanganan konflik sosial tanpa koordinasi dengan kepolisian.
Mereka berpendapat bahwa hal ini berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan penyalahgunaan wewenang.
“Kami bukan anti-militer, tapi kami ingin TNI tetap profesional dan tunduk pada prinsip supremasi sipil seperti yang diamanatkan reformasi,” lanjut Aditya.
Respons DPR dan Aparat Keamanan
Sejumlah anggota DPR dari Komisi I yang membidangi pertahanan dan keamanan menerima perwakilan mahasiswa untuk berdialog. Namun, mahasiswa menegaskan bahwa mereka menginginkan pembatalan RUU TNI, bukan sekadar revisi terbatas.
Sementara itu, aparat kepolisian dan TNI disiagakan untuk mengawal aksi demonstrasi agar berjalan kondusif.
Polisi menerapkan sistem pengamanan berlapis di sekitar Gedung DPR untuk menghindari bentrokan dan memastikan lalu lintas tetap berjalan lancar.
“Kami menghargai hak mahasiswa untuk menyampaikan pendapat.
Namun, kami imbau agar aksi tetap tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum,” ujar Kombes Pol Yudi Santoso, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya.
Dukungan dari Akademisi dan Aktivis
Selain mahasiswa Trisakti, aksi ini juga mendapatkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk akademisi dan aktivis HAM.
Direktur Lembaga Studi Pertahanan dan Keamanan (Lespersam), Rudi Hartono, menilai RUU TNI harus dikaji ulang secara mendalam agar tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi.
“RUU ini berpotensi menciptakan tumpang tindih kewenangan antara sipil dan militer. Kita harus berhati-hati agar tidak mengulang kesalahan masa lalu,” ujar Rudi.
Sejumlah akademisi dari Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada juga mengeluarkan pernyataan sikap yang meminta DPR untuk lebih transparan dalam pembahasan RUU ini.
Tuntutan Mahasiswa dan Aksi Lanjutan
Dalam aksi ini, mahasiswa Trisakti menyampaikan tiga tuntutan utama:
- Menolak secara tegas RUU TNI dan meminta DPR menghentikan pembahasannya.
- Mempertahankan prinsip supremasi sipil dalam sistem pemerintahan Indonesia.
- Mendorong profesionalisme TNI dengan fokus pada pertahanan negara, bukan urusan sipil.
Mahasiswa juga mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Rencana aksi lanjutan bahkan sudah disusun bersama sejumlah organisasi mahasiswa lainnya.
“Kami akan terus mengawal isu ini. Jika DPR tetap bersikeras melanjutkan pembahasan, kami siap turun ke jalan dengan jumlah yang lebih besar,” tegas Aditya.
Aksi demonstrasi mahasiswa Trisakti menolak RUU TNI menjadi sinyal kuat bagi DPR dan pemerintah bahwa ada kekhawatiran publik terhadap potensi kemunduran demokrasi.
Dengan adanya kritik dari berbagai kalangan, diharapkan pembahasan RUU ini dilakukan secara lebih transparan dan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Mahasiswa menegaskan bahwa mereka tidak menentang keberadaan TNI, tetapi ingin memastikan bahwa reformasi militer yang telah diperjuangkan sejak 1998 tetap berjalan.
Mereka berkomitmen untuk terus mengawal demokrasi dan mencegah kembalinya militerisme dalam pemerintahan sipil.
Dengan semangat tersebut, aksi ini bukan hanya sekadar unjuk rasa, tetapi juga bentuk perlawanan terhadap setiap kebijakan yang berpotensi merusak tatanan demokrasi di Indonesia. (*)
