Boltim, PilarAktual.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) terus memperkuat pengawasan terhadap keamanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat.
Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendorong percepatan proses validasi dan pendaftaran Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Upaya tersebut dibahas dalam koordinasi antara Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Boltim dan Dinas Kesehatan Boltim, Selasa (15/9/2026).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah daerah untuk memastikan fasilitas yang digunakan dalam pelayanan pemenuhan gizi memenuhi ketentuan higiene dan sanitasi sebelum pangan didistribusikan kepada masyarakat.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Boltim, Mat Sunardi, S.PKP, mengatakan percepatan pengurusan SLHS bagi SPPG memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan layanan pangan yang aman dan berkualitas.
Menurut dia, SLHS menjadi salah satu bentuk pemenuhan persyaratan higiene sanitasi bagi fasilitas pelayanan pangan.
Karena itu, proses validasi perlu dilakukan secara cermat sekaligus efisien agar setiap SPPG dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan.
“Percepatan SLHS bagi SPPG sangat penting untuk memastikan pengelolaan pangan berjalan sesuai standar higiene dan sanitasi,” kata Mat Sunardi.
Ia menambahkan, koordinasi lintas sektor diperlukan agar proses administrasi dan pemeriksaan teknis dapat berjalan lebih efektif.
Sinergi antara Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Kesehatan diharapkan mampu mempercepat tahapan yang diperlukan tanpa mengesampingkan aspek penilaian dan pemenuhan standar di lapangan.
Bagi pemerintah daerah, aspek keamanan pangan menjadi bagian penting dalam mendukung program pemenuhan gizi masyarakat.
Sebab, makanan yang memenuhi kebutuhan gizi juga harus dipastikan dikelola melalui proses yang memperhatikan kebersihan, sanitasi, serta keamanan pangan.
Dinas Kesehatan Kabupaten Boltim menyambut positif koordinasi tersebut.
Instansi teknis itu menyatakan kesiapan untuk mendukung percepatan proses melalui tim yang akan melakukan verifikasi, validasi, sekaligus pendampingan terhadap fasilitas SPPG.
Pendampingan tersebut diarahkan untuk memastikan fasilitas dan proses pengelolaan pangan pada SPPG memenuhi ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, kekurangan yang ditemukan dalam proses pemeriksaan dapat segera ditindaklanjuti.
Kolaborasi kedua perangkat daerah ini diharapkan tidak hanya mempercepat penerbitan SLHS, tetapi juga membangun sistem pelayanan pangan yang lebih tertib dan berkelanjutan di Boltim.
Pemkab Boltim menilai pemenuhan standar higiene dan sanitasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan program pemenuhan gizi.
Pelayanan yang baik harus didukung oleh proses pengolahan dan distribusi pangan yang aman sejak dari fasilitas penyedia hingga diterima masyarakat.
Melalui koordinasi tersebut, pemerintah daerah berharap seluruh SPPG di wilayah Boltim dapat segera memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
Percepatan ini sekaligus menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan pemenuhan gizi yang aman, higienis, berkualitas, dan tepat sasaran bagi masyarakat.
Dengan adanya sinergi antara Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Kesehatan, proses verifikasi serta pendampingan diharapkan dapat berlangsung lebih terarah.
Pada akhirnya, standar keamanan pangan dapat semakin diperkuat seiring dengan meningkatnya pelayanan pemenuhan gizi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
