BATU BARA, PilarAktual.com – Pemerintah Kabupaten Batu Bara bersama DPRD menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan bersama dalam Rapat Paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara, Senin (7/9/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Nurhaji, S.E., didampingi Wakil Ketua II Tengku Rodial. Sebelumnya, seluruh fraksi di DPRD Batu Bara menyampaikan pendapat akhir dan menyetujui Rancangan KUA-PPAS 2027 untuk dilanjutkan menjadi Rancangan APBD 2027.
Bupati Batu Bara Dr. H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., C.L.A. menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD atas sinergi selama pembahasan.
“Kami sampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas sinergi yang telah dibangun dalam pembahasan KUA-PPAS yang hari ini telah kita setujui bersama. Selanjutnya ini akan diteruskan menjadi APBD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2027,” ujar Bupati Baharuddin.
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan keterbatasan anggaran daerah tidak boleh menjadi alasan menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kita semua tahu bahwa dalam membangun Batu Bara, kita berada dalam kondisi yang terbatas. Namun keterbatasan ini tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan pengabdian bagi masyarakat Batu Bara,” tegasnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Bupati mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu strateginya adalah melalui ekstensifikasi sumber pendapatan dan penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang telah disahkan.
Menurutnya, BUMD diharapkan menjadi andalan sekaligus motor penggerak PAD Kabupaten Batu Bara ke depan.
Bupati juga menekankan pentingnya sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Batu Bara, DPRD, dan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan disepakatinya KUA-PPAS 2027, Pemkab dan DPRD diharapkan dapat terus memperkuat perencanaan dan penganggaran daerah yang efektif, transparan, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, juga dilakukan penyerahan Nota Kesepakatan KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
