PILARAKTUAL.COM, LABUHA – Presidium Alumni Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Anto Gani, mengatakan kedatangan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BPPK) RI, Budiman Sudjatmiko di Halsel merupkan momentum strategis untuk mendorong perecepatan pengentasan kemiskinan di daerah.
Mantan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) sekaligus eks aktivis 98 itu dijadwalkan menghadiri pelantikan pengurus DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Halsel periode 2025-2030 pada Rabu 13 Agustus 2025 mendatang.
Anto mengungkapkan bahwa berdasarkan data penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2025, tercatat sebanyak 12.832 warga Halsel masuk kategori penerima bantuan.
Angka ini, menurut dia, menjadi cerminan bahwa tingkat kemiskinan di Halsel masih cukup tinggi dan membutuhkan intervensi serius, terukur, dan berkelanjutan.
“Ini kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mendorong program pengentasan kemiskinan yang mendapat intervensi langsung dari pusat. Sehingga kami menilai kedatangan mas Budiman Sudjatmiko merupakan momentum strategis,” kata Anto, Senin (11/8).
Mantan Ketua Komisariat LMND di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) ini juga mendorong pemerintah daerah menjadikan kedatangan Budiman Sudjatmiko sebagai momentum membangun kolaborasi yang strategis.
Anto berpandangan bahwa pengentasan kemiskinan di desa tidak boleh hanya bergantung pada bantuan tunai atau bantuan pangan semata. Pola tersebut, jika berdiri sendiri, hanya bersifat jangka pendek dan berpotensi melahirkan ketergantungan baru.
“Harus ada program pemberdayaan ekonomi yang berbasis potensi lokal. Desa punya sumber daya alam dan manusia yang, jika dikelola serius, bisa mengangkat taraf hidup warganya tanpa terus-menerus bergantung pada bantuan,” imbuh Anto.
Ia menjelaskan, pemberdayaan yang dimaksud meliputi pelatihan keterampilan, penguatan UMKM desa, hingga pengelolaan aset desa secara transparan dan produktif. Langkah ini diyakininya akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan menyentuh langsung warga miskin di tingkat akar rumput.
“Metode bantuan tunai dan pangan penting, tapi harus dibarengi program pemberdayaan mulai dari pelatihan keterampilan, penguatan UMKM, hingga pengelolaan sumber daya desa. Tanpa itu, kemiskinan hanya akan berputar di lingkaran yang sama,” ujarnya.
Anto juga berharap agar dalam forum pelantikan pengurus DPC APDESI Halsel nanti, Budiman Sudjatmiko menyerap aspirasi kepala desa terkait kendala dan kebutuhan rill desa. Paslanya, para kepala desa memiliki peran kunci karena bersentuhan langsung dengan warga miskin dan memahami akar persoalan di masing-masing wilayahnya.
“Kalau kepala desa dilibatkan sejak perencanaan, program pengentasan kemiskinan akan lebih tepat sasaran dan efektif. Jangan sampai program pusat hanya jadi angka dalam laporan tanpa dampak nyata di masyarakat,” tutupnya.
Terpisah, pengurus Presidium Alumni LMND Malut, Zulkifli, menyebut rencana kedatangan Budiman Sudjatmiko ke Halsel sebagai “hadiah besar” bagi masyarakat. Menurutnya, momentum ini tidak boleh direduksi menjadi sekadar seremoni pelantikan pengurus APDESI, tetapi harus dimaknai sebagai forum strategis yang mampu mempertemukan program pemerintah pusat dengan kebutuhan riil 249 desa di Halsel.
“Kalau Budiman bertemu pengurus APDESI, sama artinya ia bertemu seluruh wajah desa di Halsel. Artinya, jalur komunikasi dan aspirasi dari desa ke pemerintah pusat bisa tersampaikan langsung tanpa tersumbat birokrasi,” tegas mantan kepala desa Mandaong tersebut.
Zulkifli menilai, dengan akses langsung seperti ini, peluang untuk melahirkan program pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran semakin besar, selama pemerintah daerah mampu memfasilitasi sinergi dan memastikan hasil pertemuan tersebut benar-benar diimplementasikan.
“Kesempatan seperti ini jarang terjadi. Kalau dilewatkan, yang rugi bukan hanya kepala desa, tetapi seluruh masyarakat Halsel. Kalau Budiman bertemu dengan seluruh pengurus APDESI, itu sama saja seperti bertemu seluruh warga Halsel. Artinya, aspirasi dari desa-desa bisa tersampaikan langsung tanpa terputus di birokrasi,” pungkasnya. (*)
