PILARAKTUAL.COM, LABUHA – Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara, Irawan Adam, menyoroti hasil Reses DPRD untuk masa persidangan pertama tahun 2026.
Ia mengungkapkan bahwa hasil penyerapan aspirasi rakyat yang dilakukan 30 anggota DPRD Halsel pada awal Februari 2026, tak daikomodir pemerintah daerah (Pemda) dalam bentuk program kegiatan.
“Ketika kami turun reses di desa-desa, banyak aspirasi masyarakat yang disampaikan. Tetapi setelah dibahas, sebagian besar tidak masuk dalam program daerah,” ujar Irawan, Rabu (3/3/2026).
Ia mengatakan jika kebanyakan hasil Reses tak diakomodir, maka kegiatan Reses setiap anggota DPRD Halsel di masing-masing daerah pemilihan (Dapil) terkesan mubazir.
Sementara itu, anggota DPRD melaksanakan Reses sebanyak tiga kali dalam setahun dengan menggunakan anggaran yang tidak sedikit. Irawan pun menegaskan hasil Reses harusnya menjadi acuan penting dalam penyusunan program pembangunan daerah.
“Kami membawa hasil Reses itu dari lembar ke lembar, poin ke poin, karena itu benar-benar keluhan masyarakat. Seharusnya pemerintah daerah bisa mengakomodasi dan memasukkannya dalam program pembangunan,” imbuhnya.
Sekretaris Frasksi APSI DPRD Halsel ini juga menambahkan, Pemda mestinye memberi perhatian serius terhadap setiap hasil Reses masing-masing anggota DPRD.
“Kalau hasil reses tidak ditindaklanjuti, lalu apa gunanya kami turun ke masyarakat untuk menyerap aspirasi mereka. Ini terkesan mubazir dan buang-buang anggaran, karena Reses DPRD itu dibiayai negara,” pungkas Irawan. (Cido)
