Mitra, PilarAktual.com – Bupati Minahasa Tenggara Ronald Kandoli menghadiri High Level Meeting (HLM) lintas tim strategis ekonomi daerah yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Ruang Tondano, Lantai 3.
Forum ini mempertemukan para kepala daerah dan pemangku kepentingan utama dalam rangka memperkuat fondasi stabilitas ekonomi dan keuangan di Sulawesi Utara.
HLM tersebut mengonsolidasikan sejumlah agenda penting, mulai dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Tim Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Daerah (TP2ED), Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), hingga Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) tingkat provinsi serta kabupaten/kota.
Dalam kesempatan itu, Ronald Kandoli menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.
Penandatanganan MoU ini dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat sinergi fiskal antarpemerintah daerah, khususnya dalam mendorong peningkatan PAD secara efektif, transparan, dan berkelanjutan.
“Optimalisasi PAD tidak bisa lagi dilakukan dengan cara konvensional. Diperlukan inovasi, digitalisasi, dan kolaborasi lintas sektor agar pendapatan daerah tumbuh sejalan dengan pelayanan publik yang semakin baik,” ujar Ronald Kandoli dalam forum tersebut.
HLM turut dihadiri Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus, Wakil Gubernur J. Victor Mailangkay, Kepala Perwakilan BI Sulut Joko Supratikto, Kepala OJK SulutGo Robert H.P. Sianipar, serta jajaran KDEKS dan pemerintah daerah se-Sulawesi Utara.
Dalam paparannya, para pemangku kebijakan menekankan pentingnya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan rantai pasok, pemanfaatan data yang terintegrasi, serta percepatan digitalisasi transaksi pemerintah.
Digitalisasi diyakini menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi belanja, memperluas basis pajak daerah, dan meminimalkan kebocoran pendapatan.
Bagi Kabupaten Minahasa Tenggara, keikutsertaan aktif dalam forum ini menjadi momentum penting untuk mempercepat transformasi tata kelola keuangan daerah.
Pemerintah kabupaten diharapkan mampu memanfaatkan dukungan Bank Indonesia, OJK, serta KDEKS dalam memperluas akses keuangan masyarakat, termasuk pengembangan ekonomi syariah dan UMKM lokal.
Melalui koordinasi lintas lembaga ini, pemerintah daerah optimistis dapat menjaga stabilitas ekonomi regional, menekan laju inflasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Sinergi yang terbangun dalam HLM ini diharapkan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara, termasuk Minahasa Tenggara, di tengah tantangan ekonomi nasional dan global yang dinamis.
