PILARAKTUAL.COM, LABUHA – Warga di tiga desa Kecamatan Obi Timur, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara, kesulitan mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite.
Kondisi ini bahkan sudah terjadi jauh sebelum pemerintah pusat menaikan harga BBM nonsubsidi jenis Dexlite dan Pertamax. Tiga desa yang terdampak kelangkaan ini adalah Desa Sum, Desa Woi, dan Desa Kelo.
Salah seorang Warga Kecamatan Obi Timur bernama Frengki Karamaha, mengungkapkan bahwa penyebab warga kesulitan dapat Pertalite adalah lokasi Agen Premium Minyak Solar (APMS) yang kurang strategis.
Saat ini, APMS itu berada di Desa Sosepe, yang jaraknya sangat jauh dari jangkauan warga tiga desa lainnya. Padahal, mayoritas penduduk Obi Timur justru berpusat di tiga desa yang mengalami kelangkaan tersebut.
“Kalau dapat, pasti harganya sudah tidak sesuai (harga eceran tertinggi). Sementara kebutuhan kita terhadap Pertalite cukup tinggi. Karena itu digunkan untuk kendaraan, maupun untuk melaut,” kata Frengki, Rabu (5/8/2026).
Proses distribusi BBM dari APMS di Desa Sosepe juga dinilai tidak transparan. Frengki menyebut, hal ini turut berdampak kepada nelayan yang bergantung hidup dari hasil laut.
“Sebenarnya sudah sejak lama warga di Kecamatan Obi Timur ini mengeluh. Tapi apa boleh buat, kalau untuk dapat seliter BBM saja kita harus menempu jarak yang cukup jauh,” ujarnya.
Frengki pun meminta Pemkab Halsel merekomendasikan ke BPH Migas maupun Pertamina, agar memindahkan lokasi APMS dari Desa Sosepe ke Desa Sum.
Menurutnya, di Desa Sum jangkauannya lebih dekat sehingga warga bisa mengawasi langsung distribusi BBM bersubsidi oleh pengelola APMS tersebut.
“Kalau lokasi di Desa Sum, warga dari Desa Woi maupun Desa Kelo, akasesnya lebih dekat. Dan Desa Sosepe kan jumlah pendudknya tidak begitu banyak. Jadi kami harap pemerintah pindahkan lokasi APMS itu. Ini demi kepentingan banyak warga,” tandas Frengki.
Menanggapi permintaan warga, Sekretaris Daerah (Sekda) Halsel, Abdillah Kamarullah, memastikan pihaknya akan mengkaji permintaan pemindahan lokasi APMS tersebut.
Menurutnya, Satuan Tugas (Satgas) BBM yang diketuainya, masih dalam tahapan pembahasan rencana penertiban penjualan BBM di 30 kecamatan, termasuk di Kecamatan Obi Timur.
“Ini jadi catatan, karena ini (APMS) sudah berdiri. Jadi nanti kita evaluasi kembali permintaan warga terkait pemindahan lokasi APMS itu,” kata Abdillah.
Ia menegaskan Satgas BBM Halsel akan mengambil langkah tegas terhadap setiap SPBU, SPBN, maupun APMS yang diduga main harga BBM bersubsidi.
Abdillah pun mengingatkan para pelaku usaha agar taat aturan yang berlaku, karena penjualan BBM juga berisiko hukum.
“Maka ini yang akan kita tertibkan, supaya distribusi BBM itu betul-betul sampai ke warga. Jangan lagi ada yang kesulitan dapat BBM,” pungkasnya. (**)
