PILARAKTUAL.COM, LABUHA – Kuasa hukum Abdurahman Hamza, Ikmal Umsohy, angkat bicara soal pertarungan perkara perdata nomor : 40/Pdt.G/2025/ PN. Labuha, yakni sengketa lahan di pasar baru Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara.
Ia mengatakan, pihak tergugat jangan merasa memenangkan perkara lewat putusan perkara nomor : 40/Pdt. G/2025/PN. Labuha.
Pasalnya, putusan yang menolak tuntutan profesi dan mengabulkan eksepsi para tergugat, dalam dunia beracara adalah hal biasa.
“Putusan tersebut merupakan putusan yang memang sudah mewakili keadilan disemua pihak untuk menghargai keadilan pihak lain yang tidak di tarima dalam perkara tersebut a-quo (perkara tersebut),” kata Ikmal, Kamis (21/8).
Menurut Ikmal, putusan menolak gugatan penggugat (niet ontvankelijke) bukan akhir dari pertarungan.
Sebab, ada poin-poin pertimbangan hakim yang sangat jelas, yaitu gugatan yang tidak menyatakan seluruh pihak berkepentingan atas objek yang sama.
“Apalagi objek yang tidak dapat dibagi secara fisik (Indivible) adalah bentuk gugatan kurang pihak (Plurium itis consurtium) dalam bertentangan asas peradilan yang fair (Audi et Litis Consortium) dan bertentangan dengan asas yang fair (Au Et Alteram Partem),” jelasnya.
Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar Mahkama Agung, rumusan kamar perdata terkait gugatan kurang pihak dalam perkara tanah, salah satunya poinnya adalah kurang pihak dalam gugatan tersebut.
Ikmal menegaskan sudah sangat jelas ketika persidangan setempat ditemukan ada beberapa pihak yang tidak dimasukkan sebagai pihak tergugat.
“Oleh karena di lapangan kami meminta data pihak tergugat dalam hal ini Syafrudin Arif menekan serta mengancam jika memberikan data, maka tidak lagi dilanjukan kontraknya,” tegasnya.
Ikmal menambahkan, pihaknya telah menyiapkan gugatan baru ke pihak-pihak yang belum dimasukkan dalam gugatan sebelumnya.
Ia juga meminta pihak tergugat membaca dengan cermat, karena sudah sangat jelas dalam pokok perkara serta petitumnya, bahwa gugatan kurang pihak (error’ in person ) dinyatakan oleh majelis hakim Pengadilan Negero Labuha tidak dapat diterima (niet ontvankelijke vadklard).
“Kami dari pihak penggugat sudah siap segala kekuatan karena kebenaran akan diraih bila berada pada posisi kebenaran,” (**)
,” tutup Ikmal. (**)
