Penyidik Gledah Kantor Kadinkes Dan ULP Pultab,”Ini Ketegasan Kejari Taliabu”

  • Whatsapp

TALIABU, Pilaraktual.com – Tim penyidik kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pulau Taliabu sedang melakukan penggeledahan di kantor dinas Kesehatan Pulau Taliabu, (Pul-Tab) Provinsi Maluku dan Kantor Unit layanan pengadaan (ULP) Pulau Taliabu.

Pengeledahan tersebut dilakuakan Tekait Dugaan kasus Korupsi Pembangunan Puskemas Sahu dan Tikong.

Bacaan Lainnya

Kejari Taliabu Dr.Agustinus Herimulyanto, SH.M.H.Li. kepada wartawan melalui pres rilisnya mengatakan, pihaknya tidak Main-Main dalam membrantas dugaan kasus Korupsi di kejaksaan Negeri Pulau Taliabu ini.

” Saat ini penyidik sedang melakukan penyidikan kasus pembangunan Puskesmas Desa Sahu-Tikong dan terus berlanjut dan akan menjadi kasus yang di prioritaskan,” Katanya.

Agus menyebutkan, memberitahukan terkait penyidikan tersebut ke KPK dan Penuntut Umum dalam waktu selama 7 hari sejak di mulainya penyidikan kasus tersebut.

” Penyidik Kejari pulau Taliabu berkomitmen kuat untuk menuntaskan kasus ini sehingga masyarakat tidak perlu ragu.” Ujarnya.

Agus pun menyampaikan, Saat ini, Penyidik Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu telah mencari dan mengumpulkan bukti-bukti berupa keterangan saksi-saksi, termasuk menyita surat-surat terkait.

“Sampai pertengahan pada bulan Mei 2021, telah diperiksa 12 (dua belas) orang dalam beberapa kali pemeriksaan. Selain pemeriksaan Kadinkes Kejari juga periksa Pejabat Pembuat Komitmen, Unit Layanan Pengadaan barang jasa, dan orang-orang yang secara riil terlibat dalam melaksanakan pekerjaan tersebut di lokasi.” jelasnya

Selain itu Sambung Kejari, Pihkanya secara langsung meninjau fisik bangunan meskipun lokasinya jauh di pelosok bagian utara Pulau Taliabu.

Untuk itu, Pemanggilan kepada pihak perusahaan pemenang tender yang diketahui berkedudukan di Sulawesi juga telah dijadwalkan, terutama untuk memperoleh fakta sejauh mana pihak perusahaan memenuhi prestasinya atau perusahaan hanya sekedar dipakai oleh pihak lain yang di kalangan kontraktor disebut pinjam bendera atau pinjam perusahaan.

“Pemeriksaan-pemeriksaan memang kadang terhambat ketidakhadiran orang atau pihak yang dipanggil, terutama yang berada jauh di luar Pulau Taliabu.” tandasnya

Penyidik juga harus lebih ekstra bekerja karena dokumen terkait kegiatan pembangunan tahun 2016 yang sudah cukup lama. Beberapa dokumen pengadaan telah berhasil disita, namun penyidik masih mencari surat-surat terkait lainnya sebagai bukti.

Upaya-upaya yang sah menurut hukum tetap akan dilakukan tim penyidik untuk memperoleh bukti-bukti yang dimaksud,
Dalam waktu dekat, tim penyidik juga akan meminta penghitungan kerugian keuangan negara dari BPK sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terupdate, termasuk jika ada perubahan temuan hasil pekerjaan dan juga adanya pengembalian ke kas daerah sebesar Rp 500.000.000,00;

“Meskipun belum dihitung kembali oleh BPK, sementara ini, berdasarkan perhitungan sendiri oleh penyidik, masih terdapat kerugian keuangan negara sekitar Rp1,98 Milyar setelah ada pengembalian tersebut.

“Mengenai penetapan tersangka, Kajari menyatakan bahwa penetapan ditentukan setelah diperoleh hasil terupdate dari penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPK atas permintaan penyidik Kejari Pulau Taliabu.” pungkasnya

Tambah, Kajari juga menambahkan bahwa skala prioritas diterapkan dalam penanganan kasus dugaan-dugaan korupsi dengan mempertimbangkan SDM dan ketersediaan anggaran.

Hal itu Sebagai informasi, berdasar kewenangan yang ada, kasus-kasus korupsi tidak hanya dapat ditangani oleh Kejari, tetapi juga dapat ditangani oleh Polda, Kejati, dan Polres, bahkan Kejagung dan KPK.” tutupnya. (Tam)