Mitra, PilarAktual.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara (Mitra) mencatatkan capaian menggembirakan dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2025 yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam hasil terbaru tersebut, Pemkab Mitra berhasil meraih skor 81,12 dan masuk dalam kategori “Terjaga”, sebuah indikator penting yang mencerminkan tingginya tingkat integritas serta rendahnya potensi praktik korupsi di lingkungan pemerintahan.
Inspektur Kabupaten Mitra, Corry Ruata, mengungkapkan bahwa capaian ini menjadi bukti nyata adanya peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Pada tahun 2024, nilai SPI Pemkab Mitra tercatat sebesar 77,84. Kenaikan ini tidak hanya menunjukkan tren positif, tetapi juga menempatkan Mitra sebagai peringkat pertama di Sulawesi Utara dari total 66 instansi yang dinilai.
“Kategori ‘Terjaga’ menunjukkan bahwa instansi memiliki tingkat integritas yang tinggi, meskipun tetap membutuhkan perbaikan berkelanjutan. Ini adalah hasil kerja kolektif seluruh jajaran,” ujar Corry dalam keterangannya.
Capaian tersebut tidak lepas dari komitmen kuat pimpinan daerah, yakni Bupati Ronald Kandoli dan Wakil Bupati Fredy Tuda, dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Di bawah kepemimpinan keduanya, upaya pencegahan korupsi terus diperkuat melalui berbagai strategi, termasuk peningkatan kualitas layanan publik dan pengawasan internal yang lebih ketat.
Menurut Corry, konsistensi dalam membangun budaya integritas menjadi kunci utama keberhasilan ini.
Ia menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara (ASN), baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan publik.
“Komitmen pimpinan daerah sangat jelas, yakni menghadirkan pelayanan publik yang prima dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ini bukan hanya target administratif, tetapi menjadi bagian dari budaya kerja,” katanya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa hasil SPI tidak hanya menjadi indikator capaian, tetapi juga sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat sistem yang sudah berjalan.
Beberapa langkah strategis yang akan terus didorong meliputi peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya manusia, penguatan sistem pengendalian internal, serta optimalisasi transparansi dalam setiap lini pelayanan publik.
Dengan capaian ini, Pemkab Mitra diharapkan mampu mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di masa mendatang.
Keberhasilan ini juga menjadi sinyal positif bagi masyarakat bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan di tingkat pusat, tetapi juga diimplementasikan secara nyata di daerah.
“Hasil SPI ini sangat penting dalam membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat. Ini adalah fondasi menuju pemerintahan yang bersih, profesional, dan berintegritas,” tutur Corry.
Ke depan, Pemkab Mitra menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat budaya integritas sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang berkelanjutan.
Dengan demikian, pelayanan publik yang berkualitas dan bebas dari praktik korupsi dapat terus terjaga.
