Bolmong, PilarAktual.com – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) melalui Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Umaruddin Amba, mengeluarkan pernyataan tegas usai rapat koordinasi yang digelar pekan ini.
Dalam pernyataan kerasnya, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberi ruang bagi “honorer siluman” yang tiba-tiba muncul dalam daftar calon PPPK tanpa rekam jejak pengabdian yang jelas.
“Kami tidak main-main! Pemerintah Kabupaten Bolmong di bawah komando Bupati Yusra Alhabsyi bersikap tegas. Kami tidak akan membiarkan tenaga honorer siluman merusak sistem. Ini soal keadilan dan integritas,” tegas Amba
Amba menyebut kehadiran nama-nama tidak jelas dalam daftar honorer adalah bentuk sabotase terhadap tenaga honorer yang selama ini telah bekerja puluhan tahun dengan dedikasi dan tanpa pamrih.
Ia menyatakan dengan tegas bahwa ini bukan persoalan sepele, tapi soal harga diri birokrasi daerah.
Ia menambahkan, apabila terdapat indikasi tenaga honorer tidak sah, maka yang bersangkutan disarankan untuk mundur secara sukarela.
Lanjutnya, jika tetap nekat melanjutkan proses, pemerintah tidak segan memberikan sanksi tegas: mulai dari pencoretan nama, sanksi administratif, hingga pidana jika terbukti memalsukan dokumen atau data.
“Saya tegaskan, honorer siluman sebaiknya urungkan niat ikut ujian P3K. Lebih baik mengundurkan diri daripada mencederai proses seleksi dan menanggung risiko hukum yang berat. Ini bukan cuma soal individu, tapi soal marwah dan kredibilitas pemerintah daerah,” ujarnya
Tidak hanya itu, Amba menegaskan bahwa sanksi juga akan dijatuhkan kepada pejabat yang memberikan rekomendasi palsu, rekan kerja yang menjadi saksi bohong, hingga masyarakat yang terlibat memberikan informasi menyesatkan dalam proses verifikasi.
Rapat koordinasi tersebut menjadi momen penting yang menandai komitmen kuat Pemkab Bolmong dalam menjaga proses seleksi PPPK tetap bersih, transparan, dan akuntabel.
Pemerintah Daerah menjamin bahwa hanya mereka yang benar-benar layak dan sah yang bisa melaju ke tahapan berikutnya.
“Pemerintah Kabupaten Bolmong serius dan konsisten menegakkan aturan. Ini bukan sekadar retorika. Kami akan bersihkan sistem dari penyusup yang mencoba mengambil hak orang lain,” tutup Umaruddin Amba
