Hari Jadi Kabupaten Halmahera Selatan

DPP GPM Desak Kejati Maluku Utara Usut Tuntas Tiga Dugaan Kasus Korupsi

DPP GPM Desak Kejati Maluku Utara Usut Tuntas Tiga Dugaan Kasus Korupsi

MALUT, pilarAktual.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM ) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara segera mengusut tuntas sejumlah dugaan kasus korupsi di provinsi Maluku Utara.

Pasalnya, proses penanganan dugaan kasus tindak pidana korupsi sampai sejauh ini belum diselesaikan oleh Kejati Maluku Utara sehingga belum ada progres dalam penyelesaian dugaan kasus tersebut.

“Misalnya, proses penanganan dugaan tindak pidana kasus korupsi anggaran Perusda Kota Ternate, dugaan kasus korupsi pembelian Eks Ruma Dinas Gubernur dan dugaan kasus korupsi Anggaran Haornas Kota Ternate 2018,” Ungkap Pengurus DPP yang juga Ketua DPD GPM Maluku Utara Sartono Halek kepada media ini, Minggu (16/05/2022).

Dari ketiga dugaan kasus korupsi di provinsi Maluku Utara, Kata Sartono, dua diantaranya ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dan satunya, ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Ternate. Tetapi ketiga kasus itu tidak dapat diselesaikan.

“Maka DPP GPM akan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengambil alih dan mendesak Kejaksan Agung RI segera mengevaluasu kinerja Kajati Malut dan Kejari Kota Ternate, karena tidak ada progres dalam penyelesaian kasus korupsi,”Katanya.

Dijelaskan Sartono, dugaan kasus korupsi Anggaran Haornas kota Ternate tahun 2018 lalu, diduga menyeret sejumlah pejabat daerah Kota Ternate dan sala satunya mantan sekda Kota Ternate.

“Kejaksaan Negeri Kota Ternate Segera melakukan pemanggilan kepada sejumlah pejabat yang ikut menikmatinya serta mantan Sekda Kota Ternate untuk diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus ini. Jika ini tidak lalukan DPP bakal konsuldasi DPD duduki kantor Kejari Kota Ternate,” Tandas Tono sapaan akrabnya.

Sementara untuk dugaan kasus tindak pidana korupsi anggaran Perusda Kota Ternate dan kasus korupsi pembelian Eks Rumah Dinas Gubernur yang ditangani Kejati Malut mandet,

Kemudian untuk Eks Rumah Dinas Gubernur dan juga menyeret sala satu pejabat kota ternate. Dan Anggaran Perusda Kota ternate diduga juga menyeret Walikota Ternate yang sebelumnya Sekda Kota Ternate.

“Jika kedua kasus tersebut tidak diselesaikan Kejati Malut,maka DPP dan DPD dalam waktu dekat akan menduduki gedung Kejaksaan Agung  (Kejagung ) serta mendesak segera Evaluasi Kajati dan jajaranya,” Tukasnya.

Lebih Lanjut Tono, Berdasrakam hemat kami hal ini telah melanggar ketentuan Undang-Undang no 20 tahun 2021 atas perubahan undang-undang no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan undang-undang no 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme.

Sekedar diketahui, Kajati Maluku Utara dan pihak yang terlibat ketiga kasus tersebut masih upaya dikonfirmasi media ini. (Red)