Boltim, PilarAktual.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab)Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menunjukkan keseriusannya dalam merancang pembangunan jangka menengah.
Hal itu terlihat dari kehadiran langsung Bupati Oskar Manoppo, SE, MM dan Wakil Bupati Argo V Sumaiku dalam rapat pembahasan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Boltim tahun 2025–2029.
Rapat tersebut digelar di ruang sidang paripurna DPRD Boltim pada Senin (21/04/2025), dan turut melibatkan tim penyusun RPJMD dari Pemerintah Daerah serta Panitia Khusus (Pansus) DPRD Boltim.
Kehadiran langsung kedua pimpinan daerah ini dinilai sebagai langkah serius dalam membangun sinergi antara eksekutif dan legislatif demi terwujudnya arah pembangunan yang terencana dan berkelanjutan.
Ketua DPRD Boltim, Samsudin Dama, ST, ME, memberikan apresiasi atas kehadiran Bupati dan Wakil Bupati.
Menurutnya, ini merupakan momen yang jarang terjadi dalam proses pembahasan perencanaan daerah.
“Biasanya yang hadir hanya tim teknis dari Pemerintah Daerah. Namun kali ini Bupati dan Wakil Bupati turut mendampingi langsung proses pembahasan. Ini tentu menambah nilai penting dalam rapat ini,” ujar Samsudin dalam sambutannya.
Ia juga menambahkan bahwa komitmen seperti ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan Boltim tidak dijalankan secara formalitas semata, melainkan benar-benar menjadi fokus utama pemerintahan saat ini.
RPJMD tahun 2025–2029 disusun berdasarkan visi pembangunan daerah yang diusung Bupati dan Wakil Bupati, yakni Bangkit Bekerja Membangun Desa Menuju Bolaang Mongondow Timur Sejahtera dan Berkelanjutan.
Dimana, Visi tersebut menjadi landasan utama dalam menyusun program prioritas pembangunan jangka menengah.
Dalam rapat tersebut, hadir pula Sekretaris Daerah, para asisten, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Diskusi berjalan dinamis dengan sejumlah masukan dari DPRD serta tanggapan langsung dari jajaran eksekutif.
Kehadiran unsur pimpinan daerah di awal pembahasan RPJMD ini memberikan sinyal kuat bahwa pembangunan di Boltim akan diarahkan secara partisipatif, terencana, dan mengedepankan prinsip keberlanjutan.
Langkah ini juga dinilai sebagai bentuk transparansi dan keterlibatan aktif kepala daerah dalam menyiapkan arah kebijakan lima tahun ke depan, khususnya untuk menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat desa dan wilayah terpencil.
Dengan sinergi yang terus diperkuat antara DPRD dan Pemerintah Daerah, harapan untuk mewujudkan pembangunan inklusif dan berkeadilan di Bolaang Mongondow Timur semakin terbuka lebar.
