Manado, PilarAktual.com – Penguatan stabilitas harga dan percepatan digitalisasi keuangan daerah menjadi fokus utama dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Senin (23/2/2026).
Forum strategis ini dihadiri seluruh kepala daerah se-Sulut, termasuk Bupati Bolaang Mongondow Timur Oskar Manoppo.
HLM tersebut menjadi ruang konsolidasi penting bagi pemerintah daerah dan otoritas keuangan dalam menghadapi dinamika ekonomi yang terus bergerak.
Sejumlah agenda krusial dibahas, mulai dari pengendalian inflasi, percepatan dan perluasan digitalisasi serta elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, peningkatan akses keuangan masyarakat, hingga penguatan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat lokal.
Dalam forum itu, Oskar Manoppo menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk aktif mendorong perluasan transaksi non-tunai sebagai bagian dari reformasi tata kelola keuangan daerah.
Digitalisasi, menurutnya, bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik.
“Transaksi non-tunai mempercepat layanan, meminimalkan kebocoran, dan memperkuat kepercayaan publik. Ini harus menjadi ekosistem bersama antara pemerintah, perbankan, dan masyarakat,” ujar Oskar.
Selain digitalisasi, isu stabilitas harga dan daya beli masyarakat juga menjadi perhatian utama.
Oskar manoppo menilai, pengendalian inflasi daerah memerlukan pendekatan kolaboratif dan respons cepat terhadap perubahan kondisi lapangan, terutama pada komoditas strategis yang berpengaruh langsung terhadap kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah daerah dituntut adaptif dan inovatif dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga.
“Koordinasi lintas sektor adalah kunci. Pemerintah daerah harus sigap membaca situasi dan memastikan kebijakan tepat sasaran,” katanya.
Rangkaian HLM ini juga ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Kesepakatan tersebut diarahkan untuk memperkuat sinergi fiskal, meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta mengoptimalkan potensi pendapatan secara transparan dan berkelanjutan.
Melalui MoU ini, diharapkan kapasitas fiskal daerah, termasuk Boltim, semakin solid dalam mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi PAD dinilai menjadi fondasi penting dalam membiayai program-program prioritas daerah.
HLM BI Sulut ini turut dihadiri Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus selaku Koordinator TPID, TP2DD, dan TPAKD di daerah, para bupati dan wali kota se-Sulut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulut, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Utara–Gorontalo, serta jajaran KDEKS Sulawesi Utara.
