Manado, PilarAktual.com – Bupati Bolaang Mongondow Timur Oskar Manoppo menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dirangkaikan dengan pertemuan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Tim Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Daerah (TP2ED), Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), serta Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara.
Kegiatan strategis tersebut berlangsung di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Senin (23/2/2026), dan dihadiri jajaran Pemerintah Provinsi serta seluruh kepala daerah se-Sulut.
HLM ini menjadi forum penting dalam memperkuat sinergi lintas sektor menghadapi dinamika ekonomi yang terus berkembang.
Sejumlah isu strategis dibahas secara komprehensif, mulai dari pengendalian inflasi daerah, percepatan digitalisasi dan elektronifikasi transaksi pemerintah, hingga perluasan inklusi keuangan dan penguatan ekonomi syariah di tingkat lokal.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Oskar Manoppo menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk terus mendukung kebijakan nasional dan daerah dalam menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat.
Menurutnya, pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah daerah, perbankan, dan lembaga terkait.
Selain itu, Pemkab Boltim juga mendorong perluasan ekosistem transaksi non-tunai di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat.
Digitalisasi dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik, sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif.
“Koordinasi dan kolaborasi lintas sektor merupakan kunci dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini. Pemerintah daerah harus adaptif dan inovatif, baik dalam menjaga stabilitas harga maupun meningkatkan kualitas layanan publik,” ujar Oskar.
Rangkaian kegiatan HLM ini turut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Kesepakatan ini menjadi langkah konkret memperkuat sinergi fiskal, meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi, serta mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah secara transparan dan akuntabel.
Melalui MoU tersebut, diharapkan terbangun sistem koordinasi yang lebih solid antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, termasuk Boltim, dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah.
Penguatan fiskal ini dinilai krusial untuk mendukung percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pertemuan strategis tersebut turut dihadiri Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus selaku Koordinator TPID, TP2DD, dan TPAKD di daerah, para bupati dan wali kota se-Sulut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulut, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Utara–Gorontalo, serta jajaran KDEKS Sulawesi Utara.
