Boltim, PilarAktual.com – Sebanyak 21 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) resmi menerima Surat Keputusan (SK) Bupati untuk Formasi II Tahun 2024.
Penyerahan SK dilakukan langsung oleh Bupati Boltim, Oskar Manoppo, di Kantor Bupati, Senin (28/8/2024).
Kehadiran para pegawai baru ini diharapkan dapat menambah kekuatan sumber daya manusia dalam pelayanan publik.
Dalam sambutannya, Bupati Oskar Manoppo menegaskan bahwa status PPPK memiliki tanggung jawab besar untuk bekerja profesional dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Dengan diterimanya SK ini, saudara-saudara sekalian bukan lagi hanya pekerja kontrak, tetapi aparatur pemerintah yang terikat komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik. Loyalitas, integritas, dan kinerja yang baik adalah kunci,” ujar Oskar Manoppo.
Ia juga menekankan agar para PPPK tidak melihat jabatan semata sebagai pekerjaan administratif, melainkan sebagai bentuk pengabdian.
Menurutnya, masyarakat menaruh harapan besar kepada aparatur pemerintah, baik PNS maupun PPPK, agar selalu hadir di tengah kebutuhan warga.
Plt. Kepala BKPSDM Boltim Rita Kamumu, melalui laporannya, menyampaikan bahwa 21 PPPK tersebut berasal dari berbagai formasi tenaga teknis yang dinyatakan lulus seleksi pada formasi tahun 2024.
Setelah menerima SK, para pegawai akan ditempatkan sesuai unit kerja masing-masing.
Prosesi penyerahan SK berlangsung khidmat dan disaksikan langsung oleh jajaran pemerintah daerah, serta keluarga para pegawai yang hadir memberikan dukungan.
Dimana, suasana penuh haru menyelimuti ketika para penerima SK dipanggil satu per satu.
Sejumlah PPPK yang ditemui usai acara mengaku bangga dan berterima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mereka berkomitmen menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya.
“Ini menjadi awal perjalanan kami untuk mengabdi dengan sepenuh hati. Kami siap bekerja keras demi kemajuan Boltim,” kata salah satu penerima SK.
Dengan bertambahnya tenaga PPPK, Pemerintah Kabupaten Boltim optimistis dapat memperkuat kinerja birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih responsif dan merata. (Advertorial)
