Mitra, PilarAktual.com – Sejak dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Februari lalu, Bupati Minahasa Tenggara, Ronald Kandoli, bersama Wakil Bupati Fredy Tuda, terus melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan pelayanan publik.
Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Senin (10/3/2025) di Kantor Bupati Mitra.
Dalam Rakor tersebut, Kandoli menekankan pentingnya disiplin di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menurutnya, ketidakhadiran ASN dan PPPK menjadi tanggung jawab kepala dinas masing-masing.
“ASN maupun PPPK yang tidak hadir akan menjadi perhatian serius. Kepala dinas wajib memberikan teguran. Jika ada pembiaran tanpa teguran, maka kepala dinas yang akan saya tegur, dan sanksi pasti diberikan,” tegas Kandoli.
Selain menyoroti disiplin ASN, Kandoli juga menekankan pentingnya peningkatan pelayanan kesehatan, khususnya di puskesmas dan rumah sakit.
Ia mengaku telah menerima laporan mengenai minimnya ketersediaan obat di beberapa puskesmas, yang berpotensi membahayakan masyarakat.
“Saya telah mendapatkan laporan bahwa masih ada puskesmas yang mengalami kekurangan obat. Ini sangat krusial karena menyangkut keselamatan warga Minahasa Tenggara,” ujar Kandoli.
Ia juga berjanji akan melakukan pengecekan langsung terhadap kebutuhan fasilitas kesehatan di lapangan.
Kandoli mengingatkan agar anggaran pembelian obat digunakan secara efektif, sesuai dengan kebutuhan medis masyarakat.
“Jangan sampai obat yang tidak diperlukan justru dibeli, sementara yang benar-benar dibutuhkan malah tidak tersedia. Saya akan memastikan agar hal ini tidak terjadi demi pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat Mitra,” katanya.
Rakor ini dihadiri oleh berbagai pejabat daerah, termasuk Wakil Bupati Fredy Tuda, Sekretaris Daerah David H. Lalandos, AP, MM, Asisten II Arnold Mokosolang, MM, Asisten III Ir. Elly Sangian, MM, serta para kepala dinas, kepala badan, kepala bagian, dan camat se-Kabupaten Mitra.
Dengan adanya koordinasi ini, Pemkab Mitra berharap dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, meningkatkan kualitas layanan publik, serta memastikan kesejahteraan masyarakat Minahasa Tenggara.
Kandoli juga menegaskan bahwa langkah-langkah tegas akan terus diambil demi menciptakan pemerintahan yang disiplin dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
