PILARAKTUAL.COM, LABUHA – Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara, terus dipamerkan sebagai pencapaian besar oleh pemerintah daerah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Halsel mencapai 23,95 persen. Angka ini menempatkan daerah berjuluk ‘Bumi Saruma’ itu sebagai kabupaten/kota di Maluku Utara dengan ekonomi tertinggi.
Namun di balik deretan angka optimistis tersebut, muncul kenyataan pahit: Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru bergerak lambat.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Halsel, Rustam Ode Nuru, menilai perkembangan ekonomi Halsel selama ini tidak benar-benar menetes ke kas daerah. Data pertumbuhan ekonomi yang meningkat tiap tahun ternyata belum mampu mengangkat PAD secara signifikan.
Ia juga mengungkapkan bahwa sumber pendapatan dari sektor perikanan, pertambangan, hingga pariwisata yang disebut-sebut sebagai mesin ekonomi, faktanya belum dikelola secara optimal.
“Potensi besar hanya menjadi slogan, sementara PAD terjebak dalam pola lama yang monoton,” kata Rustam dalam keterangannya, Rabu (19/11/2025).
“Daerah ini kaya, tapi pendapatannya miskin. Kami menilai, pemerintah terlalu nyaman dengan transfer pusat, sehingga kreativitas pengelolaan sektor unggulan mandek,” sambung dia.
Rustam menyebut, ketertinggalan PAD ini semakin mencolok ketika dibandingkan dengan geliat aktivitas ekonomi masyarakat.
Perputaran uang besar di sektor non-formal, geliat investasi swasta, hingga ekspansi perusahaan tambang, semuanya tidak berbanding lurus dengan kenaikan PAD.
Di sisi lain, Pemkab Halsel merancang PAD pada APBD 2026 sebesar Rp267 miliar. Jumlah ini alami peningkatan Rp52 miliar dari target PAD tahun sebelumnya.
“Ironisnya, daerah hanya menjadi penonton di tengah pesta ekonomi yang berlangsung di rumahnya sendiri,” ungkap Rustam.
Pemkab Halsel, lanjut dia, harus dipaksa berinovasi dan tidak bisa lagi mengandalkan mekanisme lama yang tidak relevan dengan perkembangan ekonomi hari ini.
Reformasi sistem pajak dan retribusi daerah, digitalisasi layanan ekonomi, pengawasan sektor tambang, serta optimalisasi aset daerah menjadi agenda mendesak yang tak bisa ditunda.
“Jika pemerintah terus berjalan lambat, maka PAD akan terus merana, sementara ekonomi terus tumbuh tanpa memberi dampak riil ke pendapatan daerah. Kini, bola panas ada di tangan pemerintah daerah,” tuturnya.
Rustam juga menegaskan bagwa di tengah tekanan publik dan kenyataan fiskal yang semakin menantang, Pemkab Halmahera Selatan dituntut untuk bergerak cepat, kreatif, dan berani melakukan terobosan.
“Jika tidak, jurang antara pertumbuhan ekonomi dan PAD akan semakin melebar, dan rakyat tak akan merasakan manfaat dari tanah kaya yang mereka pijak,” tandasnya. (**)
