JAKARTA, PilarAktual.com – Pemerintah Provinsi Maluku Utara Abdul Gani Kasuba bersama Pemerintah di Tiga kabupaten/Kota Maluku Utara, resmi melakukan penanda tanganan Nota Kesepahaman atau MoU dengan Ombudsman Republik Indonesia (Ri) di Jakarta.
Ketiga Kabupaten Kota tersebut yakni, Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Usman Sidik, Pulau Morotai, Beny Laos dan Kota Tidore kepulauan, Cpt Ali Ibrahim.
MoU ini dalam rangka pelayanan publik dan percepatan penyelesaian aduan masyarakat, itu berlangsung di auditorium Ombudsman RI di Jakarta Selasa (30/11/2021).
Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Hery Susanto mengatakan, MoU ini merupakan respon balik dari hasil kunjungan di Maluku Utara maka ini merupakan hal yang positif, karena ada kesadaran dari Pemerintah Daerah baik Provisi maupun Kabupaten/kota lainya. Ini patut di contohi oleh Provinsi dan Kabupaten/kota lain di Indonesia.
“MoU Ombudsman RI baru kali pertama bagi Pemerintah Provisi dan Kabupaten/Kota. Mudah-mudahan pelayanan pemerintahan lebih baik lagi dimasing-masing wilayah yang dipimpin nya,” Ujar Hery
Sementara itu, Kepala Ombudsman Republik Indonesia, Muhammad Nadji dalam sambutannya mengatakan, Maluku Utara sudah 22 tahun maka sudah harus mewujudkan pelayanan publik yang baik, untuk menjawab harapan kesejahteraan masyarakat di Maluku Utara.
“Ombudsman akan terus membantu mewujudkan tujuan keinginan Pemerintah. Dengan ditandatangani MoU ini, kita berharap pemerintah mampu menyelesaikan berbagai persoalan terkait program kepatuhan pelayanan publik,” Harapnya.
Gubernur Maluku Utara, Abd Gani Kasuba dalam sambutannya mengatakan, kami selalu berhati-hati dalam pelaksanaan Pemerintahan.
“Kehadiran kami di Jakarta ini sebagai respon agar kami di Provinsi dan Kabupaten Kota lebih meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat,”Tandas Gubernur
Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Kuntu Hi Daud menyampaikan, pihaknya memberikan apresiasi kepada ombudsman karena telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan di Maluku Utara.
“Mudah-mudahan kegiatan ini tidak ada hanya seremoni tetapi harus di aktualisasikan dalam Pemerintahan di masing-masing Kabupaten Kota,” Pungkasnya. (Red)
