Kotamobagu, PilarAktual.com – Komitmen Pemerintah Kota Kotamobagu dalam memperluas jaminan sosial kesehatan terus menunjukkan progres positif. Rabu (16/4/2025), Wali Kota Kotamobagu dr. Weny Gaib menerima kunjungan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Tondano, membahas mekanisme peningkatan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Pertemuan berlangsung di ruang kerja Wali Kota dan membahas berbagai strategi percepatan program JKN bagi masyarakat, khususnya warga tidak mampu yang iurannya ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Tujuan kami jelas, agar semua warga terutama yang kurang mampu bisa memperoleh perlindungan kesehatan. Ini adalah bagian dari pengabdian kami di bidang pelayanan publik,” ujar Wali Kota Weny.
Saat ini, Pemkot tengah melakukan pemutakhiran data kepesertaan BPJS, termasuk mengevaluasi tingkat keaktifan warga pengguna layanan.
Weny menyebut, untuk memenuhi standar yang ditetapkan, minimal 8 persen dari jumlah penduduk harus terdaftar sebagai peserta BPJS.
Selain itu, setidaknya 80 persen dari peserta aktif harus memanfaatkan layanan kesehatan secara berkala.
Audiensi yang berlangsung penuh kekeluargaan itu juga membahas soal keseragaman pelayanan di fasilitas kesehatan, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta.
Wali Kota menekankan pentingnya keselarasan antara regulasi BPJS dan pelaksanaan layanan di lapangan.
“Koordinasi seperti ini sangat penting. Jangan sampai ada celah antara kebijakan dan implementasi. BPJS harus sejalan dengan arah pelayanan yang kami lakukan,” tambah Weny yang juga seorang dokter spesialis mata.
Tak hanya itu, ia juga menyampaikan bahwa Pemkot akan terus mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana layanan kesehatan.
Mulai dari rumah sakit hingga puskesmas, semuanya akan ditingkatkan untuk menjamin mutu pelayanan yang lebih baik.
“Kita harus berpikir progresif. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan esok harus lebih baik dari hari ini,” ujarnya.
Langkah konkret yang sudah dilakukan Pemkot adalah menambah 3.500 peserta BPJS yang iurannya ditanggung oleh APBD pada tahun 2025.
Jumlah itu diproyeksikan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya demi memperluas cakupan jaminan kesehatan masyarakat.
Wali Kota juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung program ini, dengan menekankan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan.
Tujuannya jelas, yakni memastikan semua warga memiliki akses yang setara terhadap layanan kesehatan.
“Skema pembiayaan peserta BPJS saat ini terdiri dari tiga jalur ditanggung pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mandiri. Target kita adalah semua warga Kotamobagu bisa masuk dalam skema ini dan tidak ada yang tertinggal,” tegas Weny.
