Kotamobagu, PilarAktual.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Salah satu langkah strategis yang dilakukan yakni menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotamobagu melalui penandatanganan Nota Kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait penanganan masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).
Penandatanganan MoU tersebut berlangsung di Aula Kejaksaan Negeri Kotamobagu, Jumat (12/6/2026), dalam suasana penuh khidmat dan semangat sinergitas antar lembaga.
Bupati Boltim Oskar Manoppo, SE, MM hadir langsung bersama Wakil Bupati Argo Vinsensius Sumaiku, Ketua DPRD Boltim H. Samsudin Dama, ST, ME, Sekretaris Daerah Mohamad Iksan Pangalima, SPi, MAP, serta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Boltim.
Kedatangan rombongan Pemkab Boltim disambut langsung Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu Tasjrifin Muljana Abdul Halim, SH, MH bersama para pejabat dan jajaran Kejari Kotamobagu.
Dalam sambutannya, Kajari Kotamobagu Tasjrifin Muljana menegaskan bahwa kerja sama tersebut menjadi langkah awal membangun kolaborasi yang lebih terbuka dan profesional antara pemerintah daerah dan institusi penegak hukum.
Menurutnya, terdapat lima ruang lingkup utama dalam kerja sama bidang Datun yang akan dijalankan bersama Pemkab Boltim.
Lima poin tersebut meliputi bantuan hukum, penegakan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, serta tindakan hukum lainnya.
“MoU ini menjadi pintu awal kerja sama yang membutuhkan keterbukaan kedua belah pihak agar tata kelola pemerintahan berjalan semakin baik. Kami siap mendukung pemerintah daerah terutama dalam upaya pencegahan persoalan hukum yang dapat menghambat pelaksanaan tugas pemerintahan,” ujar Tasjrifin.
Sementara itu, Bupati Boltim Oskar Manoppo menyampaikan bahwa kerja sama tersebut merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, serta bebas dari penyimpangan hukum.
Ia mengakui bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah, berbagai persoalan hukum di bidang perdata maupun tata usaha negara kerap menjadi tantangan yang harus diantisipasi sejak dini.
Karena itu, Pemkab Boltim lebih mengedepankan langkah preventif melalui pendampingan hukum agar seluruh proses kebijakan dan pembangunan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.
“Kami fokus pada aspek pencegahan dan mitigasi risiko hukum sedini mungkin. Dengan begitu, potensi penyimpangan dapat dicegah sebelum menimbulkan persoalan yang lebih besar,” tegas Oskar.
Bupati juga telah menginstruksikan seluruh perangkat daerah agar bersikap kooperatif dan terbuka kepada Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan data maupun informasi yang dibutuhkan.
Hal tersebut dinilai penting guna menunjang efektivitas pendampingan hukum, mulai dari pemberian legal opinion, legal assistance hingga legal audit terhadap berbagai kebijakan pemerintah daerah.
Oskar berharap Kejaksaan Negeri Kotamobagu dapat menjadi mitra strategis Pemkab Boltim dalam memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai aturan hukum.
“Semoga sinergi ini tidak hanya berhenti pada penandatanganan semata, tetapi benar-benar diwujudkan dalam langkah konkret yang membawa manfaat bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Bolaang Mongondow Timur,” pungkasnya.
Kegiatan kemudian ditutup dengan prosesi penandatanganan MoU antara Bupati Boltim dan Kajari Kotamobagu yang disaksikan seluruh tamu undangan.
Acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama sebagai simbol terjalinnya kemitraan strategis antara Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kejaksaan Negeri Kotamobagu.
