Batu BaraPemerintahan

Wabup Syafrizal Sampaikan APBD 2027, Anggaran Batu Bara Disesuaikan Usai TKD Pusat Ditetapkan

253
×

Wabup Syafrizal Sampaikan APBD 2027, Anggaran Batu Bara Disesuaikan Usai TKD Pusat Ditetapkan

Sebarkan artikel ini

BATU BARA, PilarAktual.com – Wakil Bupati Batu Bara, Syafrizal, S.E., M.AP., menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Penyampaian itu dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara di Kecamatan Lima Puluh, Rabu (18/11/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Batu Bara, Safi’i, dan dihadiri para wakil ketua, anggota DPRD, jajaran Pemkab Batu Bara, serta undangan lainnya.

Dalam pidatonya, Syafrizal menjelaskan, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2027 sebenarnya sudah disepakati bersama pada 7 September 2026 lalu. Kesepakatan itu menjadi dasar penyusunan Ranperda APBD 2027.

Namun, kata Syafrizal, target anggaran dalam Nota Keuangan kali ini mengalami penyesuaian dari yang sudah disepakati di KUA-PPAS. Penyesuaian itu dilakukan setelah pemerintah pusat menetapkan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN Tahun Anggaran 2027.

Baca Juga :  Pemkab Boltim Matangkan Manajemen Talenta ASN, Siapkan Sistem Promosi Jabatan Berbasis Merit

“Penyesuaian ini harus dilakukan agar APBD kita realistis dan sesuai dengan kemampuan keuangan yang benar-benar akan diterima daerah,” ujar Syafrizal dalam rapat paripurna tersebut.

Selain APBD 2027, Wabup Syafrizal juga menyampaikan rencana perubahan Perda Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Perda tersebut selama ini menjadi dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi, sekaligus instrumen penting untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperkuat kemandirian keuangan daerah.

Namun, seiring perkembangan ekonomi, kebutuhan pelayanan publik, dan perubahan aturan dari pemerintah pusat, sejumlah ketentuan di dalamnya dinilai perlu dievaluasi dan disempurnakan.

Syafrizal menegaskan, perubahan Perda Pajak dan Retribusi ini bukan semata-mata untuk menaikkan penerimaan daerah.

Baca Juga :  Batu Bara Belajar ke Dumai, PAD Harus Naik, Pelayanan Harus Makin Cepat

“Perubahan ini tidak semata-mata bertujuan meningkatkan penerimaan. Tetapi untuk mewujudkan sistem pemungutan yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, berkeadilan, serta memberikan kepastian hukum,” tegasnya.

Melalui penyempurnaan kebijakan itu, Pemkab Batu Bara berupaya menciptakan keseimbangan antara peningkatan pendapatan daerah, kemampuan ekonomi masyarakat, serta keberlangsungan dunia usaha dan investasi.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat, serta meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.

Mengakhiri penyampaiannya, Syafrizal mengajak seluruh pihak menjadikan momentum pembahasan APBD 2027 ini sebagai langkah bersama memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kemandirian keuangan, serta mewujudkan pembangunan Batu Bara yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Baca Juga :  10 Desa di Boltim Punya Pj Sangadi Baru, Bupati Minta Tata Kelola Keuangan Dibenahi

Ikuti Saluran PilarAktual.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow