Boltim, PilarAktual.com – Pemerintah Kabupaten (pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Hal tersebut disampaikan dalam Exit Meeting Pemeriksaan Interim yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Rabu (4/3/2026), bertempat di Ruang Kerja Bupati Boltim.
Exit meeting tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Boltim Oskar Manoppo bersama Wakil Bupati Argo V. Sumaiku.
Turut hadir Sekretaris Daerah M. Iksan Pangalima, Inspektur Daerah Robi Mamonto, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
Pemeriksaan interim ini merupakan bagian dari rangkaian pengawasan rutin yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.
Dalam pertemuan tersebut, tim BPK RI menyampaikan sejumlah temuan sementara, catatan administratif, serta rekomendasi strategis yang perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sebelum masuk pada tahap pemeriksaan lanjutan.
Bupati Oskar Manoppo menyampaikan apresiasi atas kinerja tim BPK RI yang telah menjalankan proses pemeriksaan secara profesional dan objektif.
Menurutnya, pemeriksaan interim bukan semata-mata sebagai bentuk evaluasi, tetapi juga menjadi sarana pembinaan agar pengelolaan keuangan daerah semakin tertib dan sesuai regulasi.
“Kami mengucapkan terima kasih atas arahan dan rekomendasi yang disampaikan oleh tim BPK. Ini menjadi bahan evaluasi penting bagi kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintahan,” ujar Oskar.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Boltim berkomitmen penuh untuk menindaklanjuti seluruh catatan yang diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Bupati juga menginstruksikan seluruh pimpinan OPD agar bersikap kooperatif, responsif, dan proaktif dalam menyiapkan dokumen maupun perbaikan yang dibutuhkan.
“Saya meminta kepada seluruh perangkat daerah agar segera menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK. Jangan menunda, karena ini menyangkut kredibilitas pemerintah daerah dan kepercayaan publik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Oskar menekankan bahwa penguatan sistem pengendalian internal menjadi kunci utama dalam mencegah terjadinya kesalahan administrasi maupun penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Ia berharap, melalui proses pemeriksaan ini, kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Boltim dapat terus meningkat dari tahun ke tahun.
Exit meeting ini menjadi momentum penting bagi Pemkab Boltim untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh, sekaligus memperkuat komitmen menghadirkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab demi mendorong pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat.
