Manado, PilarAktual.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) terus memperkuat koordinasi lintas lembaga guna menjawab tantangan pembangunan daerah, khususnya di sektor pertanahan.
Komitmen itu ditegaskan melalui silaturahmi dan pertemuan koordinasi antara Bupati Boltim Oskar Manoppo bersama Wakil Bupati Argo Vinsensius Sumaiku dengan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Utara John Wiclif Aufa, Rabu (25/2/2026).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari langkah strategis Pemkab Boltim dalam memperkuat tata kelola pertanahan yang tertib, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Isu pertanahan dinilai sebagai salah satu aspek krusial yang memiliki dampak langsung terhadap percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan warga.
Dalam pembahasan, sejumlah persoalan strategis turut menjadi perhatian bersama.
Mulai dari percepatan layanan administrasi pertanahan, kepastian hukum hak atas tanah masyarakat, hingga dukungan BPN terhadap berbagai program pembangunan daerah yang membutuhkan kejelasan status lahan.
Bupati Oskar Manoppo menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki komitmen kuat untuk membangun kerja sama yang konstruktif dan berkelanjutan dengan BPN.
Menurut dia, penyelesaian persoalan pertanahan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kami menyadari persoalan pertanahan merupakan aspek fundamental dalam pembangunan daerah. Karena itu, koordinasi yang intensif dengan BPN menjadi sangat penting agar setiap permasalahan dapat diselesaikan secara tepat, sesuai ketentuan yang berlaku, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujar Oskar.
Ia menambahkan, kepastian status lahan bukan hanya penting bagi masyarakat, tetapi juga menjadi prasyarat utama dalam menarik investasi serta mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur dan kawasan permukiman di Boltim.
Senada dengan itu, Wakil Bupati Argo Vinsensius Sumaiku menekankan pentingnya dukungan BPN dalam mempercepat realisasi program-program strategis daerah.
Ia menyebut, pengembangan kawasan permukiman, pembangunan infrastruktur dasar, hingga penataan wilayah sangat bergantung pada kejelasan status dan legalitas lahan.
“Pemerintah daerah siap memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan BPN agar pelayanan pertanahan semakin efektif, efisien, dan benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Bolaang Mongondow Timur,” kata Argo.
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Sulut John Wiclif Aufa menyambut baik komitmen Pemkab Boltim dalam memperkuat sinergi kelembagaan.
Ia menegaskan kesiapan BPN untuk terus mendukung upaya pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan sesuai regulasi yang berlaku.
Silaturahmi dan koordinasi ini diharapkan semakin memperkokoh hubungan kelembagaan antara Pemkab Boltim dan BPN Sulawesi Utara.
Lebih dari itu, pertemuan ini diharapkan mampu melahirkan solusi konkret terhadap berbagai isu pertanahan, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pertanahan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Bolaang Mongondow Timur.
Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Sekretaris Daerah Boltim M. Iksan Pangalima, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Haris P. Sumanta, serta Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Yanto Modeong.
