Ormas Jejak Timur Desak Kejati Malut, Telusuri Dugaan Kasus Korupsi di Dinas Nakentrans Halsel

  • Whatsapp
Foto Istimewa: Kordinator Oramas Jejak Timur Muhamad M Adam

TERNATE, PilarAktual.com — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara diminta telusuri dugaan tindak pidana kejahatan korupsi pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Naketrans) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel). Permintaan ini disampaikan oleh Ketua Organisasi Masyarakat (Ormas), Jejak Timur Malut, Muhamad M Adam, Minggu (21/2/2021).

M Adam menuturkan, Dana pembuatan dokumen perencanaan balai latihan Kerja (BLK) yang di dugaan kuat bermasalah. Bagimana tidak, pembuat dokumen perencanaan BLK dengan pagu anggaran senilai Rp. 300.000.000 juta hingga saat ini tidak ada dokumennya.

Perbuatan ini Kata M Adam, tentunya telah melanggar konstitusi Negara yakni UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca Juga :   Sinergitas TNI- Polri siap Amankan Pilkada Serentak 2020 Di Wilaya Hukum Polda Malut

Selain pembuatan dokumen perencanaan tetapi, juga soal Anggaran Tugas pembuatan (TP) yang bersumber dari Dana APBN Perubahan pada tahun 2020 senilai Rp. 500.000.000 Juta

Anggaran sebesar 500 Juta itu terbagi atas 4 kelompok penerima bantuan, Namun sampai saat ini belum direalisasikan. Bahkan diduga kuat dana tersebut salah digunakan oleh Mantan Kepala Dinas Disnakertrans Fahri Najar dan bendaharanya.

Olehnya itu Lanjut M Adam, meminta kepada Kejati Malut agar segera mengambil langkah hukum untuk menelusuri permasalahan ini.

“Dalam waktu dekat kami akan mencari serta mengumpulkan bukti tambahan untuk mengambil langkah melaporkan secara resmi di Kejati Malut,”jelasnya.

Terkait hal itu, Mantan Kepala (Kadis) Nakentrans Fahri Najar ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa anggaran dokumen Perencanaan BLK dengan nilai Pagu 300 juta itu sudah di proses lelang/tender dan sesuai prosedur ULP dan sudah di cairkan. Bahkan, dokumen perencanaannya telah diperiksa oleh BPK dan tidak ada masalah.

Baca Juga :   Masyarakat Sambut Kunjungan Dandim 0703/Cilacap di Lokasi TMMD Desa Karanggedang

Sementara untuk kegiatan Tugas Pembantuan (TP) Tenaga Kerja Mandiri (TKM) melalui dana ABPN dengan nilai 240 juta telah di efisiensi sehingga ada pemangkasan angara untuk Covid19.

“Benar memang adanya anggaran 500 juta, dari APBN Perubahan tahun 2020, namun dikarenakan ada Covid 19 sehingga ada pemangkasan anggaran, itu pun sesuai DIPA APBN sehingga menjadi 240 juta,”Ungkap Bahri belum lama ini.

Fahri bilang, bantuannya kami sudah serahkan ke 4 kelompok di tahun 2020 dan sudah melalui pemeriksaan dari Irjen Kemenakertrans RI tahun 2020.

“prinsipnya tidak ada masalah,”Akunya.

Sementara Kepala Dinas (Kadis-Nakentrans) Halmahera Selatan, Ilham Abubakar ketika dikonfirmasi Selasa (16/2) kemarin tidak mengetahui dokumen perencanaan tersebut. Sebab, dokumen itu dibuat oleh kadis sebelumnya yakni Fahri Najar.

Baca Juga :   Kapolres Minsel Lakukan Pengecekan Gudang Senpi

Dia mengaku, kegiatan yang terbagi atas empat kelompok dengan nilai anggaran senilai 500 Juta itu juga tidak diketahui para anggota dan stafnya.

“memang benar anggaran itu ada, tetapi untuk pembuatan dokumen sampai saat ini kami tidak tahu. kabid saya saja tidak tau kegiatan tersebut,”tandas dia seraya menambahkan RKA dan SPN pun tidak ada.

Sekedar diketahui, Anggaran TP senilai Rp, 500 juta Tahun 2020 ditender melalui CV. CITRA ENTERPRICE CONSULTAN PERENCANAAN & PENGAWASAN. (PL/red)

Pos terkait