Kotamobagu, PilarAktual.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) turut ambil bagian dalam Rapat Koordinasi Evaluasi (Rakorev) terkait Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, serta tindak lanjut penyusunan Indeks Partisipasi Pilkada 2024.
Kegiatan ini digelar selama dua hari, 23–24 April 2025, di Aula Kantor KPU Kota Kotamobagu.
Rakorev yang diinisiasi oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara ini bertujuan untuk mengevaluasi berbagai aspek penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024, khususnya dalam hal peningkatan partisipasi masyarakat.
Kota Kotamobagu dipilih sebagai tuan rumah, mengingat letaknya yang strategis serta kesiapan teknis dalam pelaksanaan kegiatan.
Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (Sosdiklih, Parmas, dan SDM) KPU Sulawesi Utara, Awaluddin Umbola, dalam arahannya menggarisbawahi pentingnya langkah reflektif terhadap menurunnya tingkat partisipasi pemilih secara nasional pada Pilkada 2024.
“Harus diakui, angka partisipasi masyarakat pada Pilkada 2024 mengalami penurunan. Ini menjadi perhatian serius dan bahan evaluasi mendalam bagi seluruh jajaran KPU, baik provinsi maupun kabupaten/kota,” kata Umbola.
Ia menambahkan, penting bagi seluruh penyelenggara pemilu di daerah untuk terus meningkatkan inovasi dalam strategi sosialisasi, khususnya menyasar segmen pemilih pemula, kelompok disabilitas, dan masyarakat di daerah terpencil yang kerap belum tersentuh informasi secara maksimal.
Rakorev ini juga menjadi momentum untuk menyusun langkah tindak lanjut penyusunan Indeks Partisipasi Pilkada yang menjadi indikator penting keberhasilan demokrasi lokal.
Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh divisi Sosdiklih Parmas KPU kabupaten/kota se-Sulawesi Utara, termasuk KPU Bolaang Mongondow Timur yang hadir lengkap dengan jajaran teknisnya.
Dengan berbagai masukan dan evaluasi yang terkumpul, diharapkan KPU dapat membangun strategi komunikasi publik yang lebih efektif serta menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara merata.
Langkah ini dinilai krusial dalam menjaga kualitas demokrasi lokal dan memastikan Pilkada 2024 berlangsung lebih inklusif dan partisipatif.
Kegiatan ditutup dengan diskusi panel serta pemaparan data awal terkait indeks partisipasi yang menjadi bahan dasar penyusunan kebijakan ke depan.
