KPK Dan Kejagung Didesak, Tangkap Mafia Korupsi Pembangunan Rumah Ibadah Desa Loleo Jaya

  • Whatsapp

JAKARTA, Pilaraktual.com – Sentral Pergerakan Anti Korupsi Jakarta (SERPAK) pada Senin (31/5/2021) Menggelar Aksi Unjuk rasa di Depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Repoblik Indonesia (KPK-RI) dan Kejaksaan Agung RI.

Desakan aksi ini menantang KPK RI dan Kejaksaan Agung RI (Kejagung RI) agar mengambil alih serta mengusut tuntas dugaan Tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Ibadah (Masjid) Desa Loleo Jaya Kecamatan Kasiruta Timur yang ahir-ahir ini sudah dilakukan penyelidikan oleh tim penyidik Kejati Maluku Utara.

Bacaan Lainnya

Pasalnya penangana perkara kasus pembangunan Ruma Ibada Desa Leleo Jaya hingga saat ini tidak ada kejelasan dari kejaksaan tinggi Maluku Utara.

Hal ini kami menduga kuat kasus yang menggunakan dana APBD Tahun 2018/2019 ini masih mengendap di meja Kejati Malut, ini ada apa.

Menurut mereka Kasus dugaan tindak Pidana Korupsi tersebut dapat melibatkan para pejabat negara yang ada di lingkup Provinsi Maluku Utara sehingga sampai saat ini, kasus tersebut tidak ada kejelasannya, Padahal Kejati Malut sudah melakukan Pemeriksaan kepada berapa pejabat di lingkungan Dinas PERKIM dan PUPR Malut, namun saja kasus tersebut terkesan mandet.

” Untuk itu kehadiran Kami di KPK RI dan Kejaksaan Agung guna mendesak agar segera memanggil Kepala Kejaksaan tinggi dan memeriksa mantan kadis PERKIM & PUPR Maluku Utara saudara Santrani Abusama untuk bertanggung jawab atas pembangunan Mesjid Loloe Jaya Kecamatan Kasiruta Timur Kabupaten Halmahera Selatan,” Kata M Reza Amana Sidik kepada media ini melalui via Wahadsap.

Lanjut M Reza, memberkan sementara ini pihak Kejati Maluku Utara sudah pernah turun ke lokasi untuk mencari tahu pokok persoalannya dalam penyelidikan tersebut. Bahkan, sempat mengeluarkan pernyataan untuk ditindak lanjut, akan tetapi sampai sekarang belum ada titik terangnya.

Padahal kita ketahui bersama bahwa tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan melawan Hukum dan sangat melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti di jelaskan dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana Korupsi sebagai mana telah di ubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999,

Menjelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau Korupsi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara itu sangat jelas dan detail. Seperti tindakan yang di lakukan dalam proses pembangunan Infrastruktur. Kasus Korupsi Pembangunan Rumah Ibadah (Masjid) di Desa Loleo Jaya Kecamatan Kasiruta Timur Kabupaten Halmahera Selatan Sebesar 1,5 Milyar adalah perbuatan melawan Hukum.

Olehnya itu kami menantang KPK dan Kejagung RI Hadirkan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dan mantan Kadis PUPR dan PERKIM.

” Sebagai lembaga SERPAK kami menilai Kejati Maluku Utara lalai menangani kasus Korupsi di Maluku Utara, bahkan banyak kasus yang menjamur di biarkan oleh pihak Penegak Hukum (KEJATI Maluku Utara). Maka dari itu kami mendesak KPK agar melakukan tindakan kasus Korupsi pembangunan Rumah Ibadah (Masjid) Desa Loloe Jaya Kecamatan Kasiruta Timur Halmahera Selatan, Serta mendesak KPK dan Kejagung agar segera mengaudit hasil kekayaan mantan Kadis PERKIM dan PUPR Sdr. Santrani Abusama karena diduga dalang dari mafia Proyek di Maluku Utara,” Tegasnya.  (Tam)