Minsel, PilarAktual.com – Rapat antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Minahasa Selatan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) digelar di Ruang Rapat DPRD, Selasa (28/10/2025).
Pertemuan ini menjadi salah satu agenda strategis menjelang pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Rapat dibuka sekaligus dipimpin oleh Ketua DPRD Minahasa Selatan, Stefanus D. N. Lumowa, SE, yang menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam memastikan arah pembangunan daerah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Dalam sambutannya, Lumowa menekankan bahwa KUA–PPAS bukan sekadar dokumen administratif, melainkan fondasi bagi penyusunan APBD yang efektif dan berorientasi pada kesejahteraan publik.
Dari unsur DPRD, hadir pula para pimpinan Komisi I, Komisi II, dan Komisi III, bersama Anggota Banggar.
Sekretaris DPRD, Lucky U. S. Tampi, SH, turut mendampingi jalannya rapat. Sementara dari pihak eksekutif, hadir Asisten III Setdakab, Arthur Donald Tumipa, M.Ed., yang mewakili Sekretaris Daerah Glady N. L. Kawatu, M.Si., selaku Ketua TAPD.
Turut mendampingi pula jajaran dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPELITBANGDA).
Dalam pemaparannya, perwakilan TAPD menjelaskan garis besar rancangan KUA dan PPAS 2026, termasuk proyeksi pendapatan, prioritas belanja, serta arah kebijakan pembangunan daerah.
Tahun anggaran 2026 diprediksi sebagai fase penting yang menuntut kehati-hatian fiskal, tetapi tetap membuka ruang bagi inovasi program untuk menjawab tantangan ekonomi dan sosial yang berkembang.
Banggar DPRD kemudian memberikan sejumlah catatan dan pertanyaan mendalam, khususnya terkait efektivitas program, konsistensi data perencanaan, serta rasionalitas pagu anggaran pada sektor-sektor prioritas.
Beberapa anggota DPRD juga menyoroti pentingnya memastikan agar belanja publik betul-betul menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan penguatan ekonomi lokal.
Diskusi berlangsung dinamis, namun tetap konstruktif. Baik DPRD maupun TAPD sepakat bahwa penyusunan KUA–PPAS harus dilandasi transparansi, akuntabilitas, dan pemahaman yang sama mengenai kebutuhan mendesak pembangunan daerah.
Rapat ini juga menjadi ruang untuk menyelaraskan program kerja antarperangkat daerah agar tidak terjadi tumpang tindih atau ketidaksesuaian prioritas.
Ketua DPRD menutup rapat dengan menegaskan kembali pentingnya kolaborasi dan keterbukaan informasi dalam proses penyusunan anggaran.
Ia berharap, hasil pembahasan ini akan menghasilkan dokumen yang matang serta mampu menjawab harapan masyarakat Minahasa Selatan pada tahun anggaran mendatang.
Dengan terlaksananya rapat ini, proses penyusunan KUA–PPAS 2026 resmi memasuki tahap pembahasan formal antara legislatif dan eksekutif.
Kedua pihak berkomitmen untuk menuntaskan seluruh rangkaian pembahasan tepat waktu dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah. (Advertorial)
