Mitra, PilarAktual.com – Suasana ruang Soekarno Legislatif Hall Kamis pagi (6/11/2026) berubah menjadi saksi penting arah pembangunan Minahasa Tenggara tahun depan.
Bupati Ronald Kandoli duduk berdampingan dengan pimpinan dan anggota DPRD Mitra, menghadiri Rapat Paripurna Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) 2026, serta penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026.
Dalam ruang paripurna yang penuh simbol politik dan tanggung jawab moral, Ronald Kandoli tampil tegas.
Dengan suara mantap, ia menekankan bahwa dokumen yang disepakati hari itu bukan sekadar tumpukan kertas, melainkan kompas pembangunan yang akan menentukan arah kemajuan Minahasa Tenggara di tahun mendatang.
“KUA dan PPAS ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah janji kerja kita kepada rakyat. Setiap rupiah yang tertulis di sana harus kembali untuk kesejahteraan masyarakat,” tegas Bupati Kandoli, disambut tepuk tangan peserta sidang.
Ia menambahkan, pemerintah daerah dan legislatif harus berjalan seirama, memastikan setiap kebijakan punya dampak nyata mulai dari penguatan ekonomi rakyat, perbaikan infrastruktur, hingga peningkatan mutu pelayanan publik.
Ketua DPRD Minahasa Tenggara yang memimpin jalannya paripurna juga menegaskan pentingnya PROPEMPERDA 2026 sebagai fondasi hukum yang menopang arah kebijakan daerah.
“Melalui PROPEMPERDA, kita memastikan setiap program pembangunan memiliki dasar regulasi yang kuat dan berpihak pada masyarakat,” ujarnya.
Setelah melalui pembacaan rancangan dan pandangan fraksi, suasana rapat memuncak pada penandatanganan nota kesepakatan KUA–PPAS 2026.
Dengan tinta hitam di atas kertas putih, dua lembaga resmi eksekutif dan legislatif mengikat komitmen untuk bersama mendorong pembangunan inklusif dan berkelanjutan di tanah Tou’ Ratahan.
Acara ditutup dengan foto bersama, menandai semangat kolaborasi baru di penghujung tahun anggaran.
Ronald Kandoli sempat menyapa awak media, menegaskan bahwa penyusunan APBD final akan dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada rakyat kecil.
“Kita ingin APBD 2026 benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di lapangan dari petani, nelayan, hingga pelaku UMKM,” pungkasnya.
Langkah yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dan DPRD kali ini menjadi sinyal kuat bahwa 2026 bukan sekadar tahun administrasi, tapi tahun kerja nyata.
Dengan sinergi yang kokoh, Minahasa Tenggara menatap masa depan dengan optimisme baru dari ruang paripurna menuju perubahan nyata di tengah rakyat.
