Dinas PUPR Morotai Resmi Dilaporkan Ke Kejati Malut

  • Whatsapp

TERNATE, PilarAktual.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan pemuda Marhaenis (GPM) Provinsi Maluku Utara, resmi melaporkan dugaan tindak Pidana korupsi (Tipikor) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pulau Morotai.

laporan ini atas dugaan tidak pidana korupsi yang dilakukan oleh Dinas PUPR, atas sembilan paket pekerjaan belanja modal jalan irigasi dan jaringan Tahun 2020 senilai Rp 1.531.384.197,96 dan dengan denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp 96.009.087,77.

Bacaan Lainnya

“Iya benar manta kepala Dinas PUPR mororai Abubakar A. Rajak,resmi dilaporkan ke Kejati Malut, oleh pengurus Dewan pimpinan daerah gerakan pemuda marhaenis (GPM) Maluku Utara,” Ujar Ketua DPD-GPM Malut Sartono Halek kepada media ini melalui via Whadsap.Senin (30/7/2021).

berdatangan ke kantor kejaksaan tinggi maluku utara untuk melaporkan dugaan kasus korupsi pada sembiln paket pekerjaan belanja modal jalan irigasi dan jaringan di dinas PUPR pulau morotai 2020 yang saat itu dikepalai oleh

Lanjut Sartono juga ketua DPD GPM Malut itu menyampaikan, Laporan ini kami akan tetap mengawal terus hingga ada titik terang dari pihak kejaksaan tinggi Maluku Utara.

Senada yang sama juga disampaikan wakil ketua bidang politik hukum Asrun daus SH saat mendampingi ketua Pengurus DPD GPM Malut mengatakan, bahwa dugaaan kasus korupsi yang melekat didinas PUPR pulau Morotai baru saja kami laporkan, itu ad sembilng pake pekerjaan yang dikerjakan oleh dinas PUPR.

“Pemda pulai morotai tahun 2021 telah menyajikan realisasi belanja modal jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp 123.258.968.535,04 atau 88,93% dari anggaran Rp 138.608.004.157,00 realisasi yang dilaksanakan pada dinas PUPR baru sebesar Rp 108.903.970.274,00 atau 87,67% dari total anggaran sebesar Rp 124.215.156.15, itu realisasi untuk sembilan paket proyek,” Katanya.

Asrun menyebutkan, Dinas PUPR lewat Pemerintah daerah pulau Morotai telah melanggar ketentuan peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan undangan – undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Ini telah di perkuat atas hasil pemeriksaan fisik dan dokumen oleh BPK RI maluku utara tahun 2020 no :10.B/LHP/XIX/.TER/05/2021 tanggal: 19 mei 2021,” Tandasnya. (Red)