Diduga Proyek Bermasalah, GPM Desak Kejati Malut Panggil Kadis Perkim Halsel dan Pihak Rekanan

  • Whatsapp

TERNATE, Pilaraktual.com — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara didesak segera memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Halamhera selatan atas dugaan praktek tindak pidana korupsi anggaran pembangunan Areal Parkir Pasar Baru Desa Tuakona Kecamatan Bacan selatan kabupaten halmahera selatan (Halsel) Maluku Utara.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Bidang Kaderisasi Dan Ideologi Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Marhainis (DPD GPM) Provinsi Maluku utara,Sudarso Mannan elalui siaran persnya, pada saptu (29/5/2021),

Bacaan Lainnya

menyampaikan bahwa ditahun di 2020 kemarin Dinas Perkim mengalokasikan anggaran sebesar Rp.5.087.361.303, dengan Rekanan kerja atau pihak ketiga yakni CV.MINANGA TIGA SATU. Namun proyek tersebut dinilai gagal lantaran terjadi atap plafon serta seluruh dinding bangunan retak.

“Proyek Pembangunan pasar Baru Desa Tuakona tersebut dinilai Gagal Konstruksi, karena terjadi Pengrusakan Pada Palfon. bahkan seluruh dinding serta bangunan pasar tersebut retak atau tidak layak pakai,”Katanya.

Selain Gagal konstruksi Sudarso juga beberkan, Dinas Perkim Halsel di 2020 telah menggarkan anggaran Seniali Rp.1.000.000.000, untuk pekerjan renofasi sebelum diremikan. Hal ini tentunya ada dugaan kuat terjadinya tindak pidana korupsi pada Proyek Pembangunan pasar Baru Desa Tuakona tersebut.

Atas penyimpangan itu lah lanjut Sudarso, Sebagai lembaga DPD GPM Provinsi Maluku Utara mendesak Kejati segera membentuk Tim melakukan Penyidikan pada proyek pembangunan pasar baru desa tuakona. Sebab ada indikasi kuat pihak dinas dan pihak rekanan terhadap proyek yang bermasalah.

“Saya meminta kepada kejaksaan Tinggi Maluku Utara segera membentuk tim untuk menyelidiki proyek tersebut. Karena diduga kuat bermasalah pada proses pekerjaan,”Tegasnya.

Sekedar diketahui sehingga berita publis Kepala dinas Perkim Halsel dan Pihak Rekanan masih upaya di konfirmasi. (**/Red)