Mitra, PilarAktual.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara (Mitra) mengambil langkah strategis dalam memperkuat keamanan dan kerukunan sosial.
Dipimpin Bupati Ronald Kandoli, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama menandatangani Kesepakatan Bersama untuk menjaga stabilitas di wilayah tersebut.
Agenda penting ini berlangsung di Balai Pertemuan Kantor Desa Molompar, Kecamatan Belang, Senin (8/12/2025).
Penandatanganan kesepakatan ini bukan sekadar seremoni, tetapi bentuk komitmen nyata seluruh elemen masyarakat untuk merawat suasana damai di Minahasa Tenggara.
Dalam kesempatan itu, Bupati Ronald Kandoli menegaskan bahwa keamanan dan kerukunan tidak dapat dijaga oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat.
“Kami berharap kesepakatan ini menjadi fondasi kuat untuk menjaga Minahasa Tenggara tetap aman, rukun, dan damai,” ujar Bupati Kandoli dalam sambutannya.
Ia menekankan bahwa upaya menjaga kerukunan harus dilakukan secara berkelanjutan, terutama di tengah perkembangan informasi yang begitu cepat dan rawan penyalahgunaan.
Kesepakatan bersama tersebut memuat enam komitmen utama.
- Pertama, menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Mitra.
- Kedua, memperkuat kerukunan antarumat beragama sebagai dasar hidup sosial yang damai.
- Ketiga, mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan yang muncul di masyarakat.
Poin keempat menyoroti pentingnya menangkal hoaks dan isu provokatif yang berpotensi memecah belah.
Pemerintah dan aparat keamanan menilai bahwa penyebaran informasi palsu menjadi salah satu tantangan terbesar dalam menjaga stabilitas.
Karena itu, masyarakat didorong untuk lebih kritis dan bijak dalam menerima serta membagikan informasi.
Komitmen kelima berfokus pada generasi muda.
Mereka diarahkan menjadi agen perdamaian yang mampu mempromosikan nilai-nilai toleransi dan kebersamaan, baik di lingkungan sosial nyata maupun di ruang digital.
Sementara poin keenam menegaskan dukungan bersama terhadap upaya penegakan hukum sebagai pilar utama menjaga ketertiban.
Acara tersebut turut dihadiri Kapolres Mitra AKBP Handoko Sanjaya, S.IK., M.Han; Ketua DPRD Mitra Sophia Antou, SE; Kajari Minsel Albertus Roni Santoso, SH., MH; serta perwakilan Dandim 1302 Minahasa, Kapten Infanteri Roby Rori.
Kehadiran para pemimpin daerah ini menjadi simbol kuat sinergi pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menjaga kondusivitas wilayah.
Selain jajaran Forkopimda, turut hadir tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta pemerintah Desa Watuliney dan Molompar.
Partisipasi yang luas ini menunjukkan bahwa masyarakat Minahasa Tenggara memiliki kepedulian bersama untuk menjaga daerah tetap dalam suasana harmonis.
Melalui kesepakatan ini, pemerintah berharap terbentuknya ruang sosial yang lebih erat, saling menghormati, serta mampu menghadapi tantangan zaman secara bersama-sama.
Tekad kolektif tersebut diharapkan tidak hanya menjadi dokumen yang ditandatangani, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata di tengah kehidupan masyarakat.
