Mitra, PilarAktual.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara (Mitra) mulai mengakselerasi optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui percepatan distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Terutang (SPPDT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2026.
Langkah tersebut ditandai dengan penyerahan secara simbolis dokumen SPPDT dan DHKP PBB-P2 oleh Bupati Minahasa Tenggara, Ronald Kandoli, kepada seluruh camat se-Kabupaten Minahasa Tenggara di Kantor Bupati Mitra, Rabu (29/7/2026).
Penyerahan dokumen ini menjadi awal dimulainya proses distribusi SPPT PBB-P2 kepada masyarakat sekaligus menandai dimulainya tahapan pemungutan pajak daerah pada tahun anggaran 2026.
Dalam arahannya, Bupati Ronald Kandoli meminta seluruh camat agar segera mendistribusikan dokumen tersebut kepada para hukum tua dan lurah di wilayah masing-masing.
Menurutnya, percepatan distribusi menjadi langkah penting agar penyampaian SPPT kepada wajib pajak dapat dilakukan lebih cepat, sehingga proses pembayaran pajak tidak mengalami keterlambatan.
Ia menegaskan, keberhasilan pencapaian target penerimaan PBB-P2 bukan hanya menjadi tanggung jawab Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), melainkan membutuhkan sinergi seluruh perangkat pemerintahan mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa dan kelurahan.
“Dengan percepatan penagihan PBB-P2 sangat mendukung capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara yang berkelanjutan,” ujar Ronald Kandoli.
Menurutnya, semakin cepat dokumen pajak diterima oleh masyarakat, semakin besar peluang pemerintah daerah mencapai target penerimaan PAD pada tahun 2026.
Pendapatan dari sektor PBB-P2 sendiri merupakan salah satu sumber pembiayaan strategis bagi pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah.
Ronald Kandoli juga mengingatkan seluruh aparatur pemerintah yang terlibat dalam proses pemungutan pajak agar mengedepankan koordinasi, tanggung jawab, dan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
Dengan demikian, proses penagihan dapat berlangsung efektif sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara optimistis target PAD dari sektor PBB-P2 tahun 2026 dapat tercapai apabila seluruh tahapan distribusi hingga penagihan berjalan sesuai jadwal dan dilakukan secara maksimal.
Optimalisasi penerimaan pajak daerah dinilai menjadi salah satu kunci dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Peningkatan PAD akan memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjalankan berbagai program prioritas yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, pemerintah berharap partisipasi masyarakat sebagai wajib pajak terus meningkat.
Kepatuhan dalam membayar PBB-P2 tidak hanya memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi juga menjadi kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Kegiatan penyerahan SPPDT dan DHKP PBB-P2 Tahun 2026 tersebut turut dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat M. Irwan Abdjulu, SE, Asisten Administrasi Umum Ir. Elly Sanguan, ME, serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Halens Ole, S.E., MSA., Ak.
Melalui percepatan distribusi SPPT PBB-P2 ini, Pemkab Minahasa Tenggara berharap penerimaan PAD tahun 2026 dapat meningkat secara signifikan sehingga mampu menopang pembangunan daerah yang lebih merata, memperkuat pelayanan publik, dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara.
