Jakarta, PilarAktual.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam rangka memastikan pengelolaan keuangan daerah yang sehat dan berkelanjutan.
Upaya tersebut ditunjukkan melalui audiensi yang dilakukan Bupati Boltim, Oskar Manoppo, dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Horas Maurits Panjaitan, Kamis (29/1/2026).
Audiensi yang berlangsung di Kantor Kemendagri, Jakarta, itu menjadi ruang strategis bagi Pemerintah Kabupaten Boltim untuk membahas berbagai isu krusial terkait tata kelola dan penguatan keuangan daerah.
Sejumlah agenda penting dibicarakan, mulai dari kebijakan fiskal daerah, mekanisme dukungan pemerintah pusat, hingga peningkatan kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Oskar Manoppo hadir bersama Ketua DPRD Kabupaten Boltim, Samsudin Dama, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Boltim, Samsurizal Korompot.
Kehadiran unsur eksekutif dan legislatif ini mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat sinergi kebijakan anggaran daerah.
Bupati Oskar Manoppo menjelaskan bahwa audiensi ini merupakan bagian dari langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Boltim untuk memastikan seluruh kebijakan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Ia menegaskan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam setiap proses pengelolaan anggaran, terutama dalam mendukung pembangunan jangka panjang.
“Kami ingin memastikan pengelolaan keuangan daerah Boltim selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Audiensi ini juga menjadi ruang konsultasi untuk memperkuat fiskal daerah ke depan,” ujar Oskar.
Menurutnya, sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar program pembangunan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Dengan komunikasi yang intensif, pemerintah daerah diharapkan mampu merumuskan kebijakan anggaran yang adaptif terhadap tantangan fiskal.
Sementara itu, Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, menyambut positif langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Boltim.
Ia menekankan bahwa koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah merupakan fondasi utama dalam menciptakan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Horas juga mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kapasitas pengelolaan fiskal, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan anggaran, agar dapat mendorong kemandirian daerah.
Ketua DPRD Boltim, Samsudin Dama, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah audiensi tersebut.
Menurutnya, konsultasi dengan pemerintah pusat sangat penting agar kebijakan anggaran daerah benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Sinergi antara eksekutif dan legislatif, serta koordinasi dengan pemerintah pusat, menjadi faktor penting dalam mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Boltim,” ujar Samsudin.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat hubungan kerja antara Pemerintah Kabupaten Boltim dan Kemendagri, sekaligus mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang sehat, berdaya saing, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
