Jakarta, PilarAktual.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) mengambil langkah strategis untuk memperkuat tata kelola fiskal daerah.
Bupati Boltim, Oskar Manoppo, memimpin audiensi bersama Ketua DPRD Boltim Samsudin Dama dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Horas Maurits Panjaitan, pada Kamis (29/1/2026).
Pertemuan yang digelar di Kantor Kemendagri tersebut bertujuan membahas kebijakan fiskal, mekanisme dukungan pemerintah pusat, serta sinkronisasi regulasi pengelolaan keuangan daerah agar lebih akuntabel dan berkelanjutan.
Bupati Oskar Manoppo didampingi oleh Ketua DPRD Kabupaten Boltim, Samsudin Dama, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Boltim, Samsurizal Korompot.
Fokus pembahasan dalam pertemuan tersebut meliputi kebijakan fiskal daerah dan upaya peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah secara berkelanjutan.
Audiensi ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Boltim untuk memastikan tata kelola keuangan berjalan sesuai regulasi.
Bupati Oskar Manoppo menyampaikan bahwa audiensi ini penting untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Tata kelola keuangan daerah harus berorientasi pada pembangunan jangka panjang.
Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
Hal ini krusial untuk menciptakan stabilitas dan kepastian hukum.
“Kami ingin memastikan setiap kebijakan pengelolaan keuangan daerah sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Oskar.
Ia menambahkan bahwa pertemuan ini membuka ruang konsultasi dalam rangka penguatan fiskal daerah ke depan.
Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, menyambut baik inisiatif Pemkab Boltim.
Dirinya menegaskan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang intensif antara pemerintah daerah dan Kemendagri.
Koordinasi ini bertujuan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Horas menyoroti pentingnya aspek transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam penggunaan anggaran.
Sementara itu, Ketua DPRD Boltim, Samsudin Dama, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Boltim.
Ia menyebut konsultasi dengan pemerintah pusat merupakan langkah krusial.
Menurut Samsudin Dama, sinergi tersebut penting untuk memastikan kebijakan anggaran daerah berpihak pada kepentingan masyarakat.
Adapun fokus anggaran harus mendorong percepatan pembangunan daerah.
Audiensi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Boltim dan pemerintah pusat.
Dimana, tujuannya adalah mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang sehat dan berdaya saing.
Pengelolaan keuangan yang baik diharapkan mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Boltim secara berkelanjutan.
