Jakarta, PilarAktual.com – Upaya memperkuat pengelolaan keuangan daerah terus dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Jumat (30/1/2026).
Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui audiensi resmi dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia (RI).
Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Bolaang Mongondow Timur, Oskar Manoppo, dan dihadiri Ketua DPRD Boltim Samsudin Dama serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Boltim, Samsurizal Korompot.
Pertemuan berlangsung dalam suasana konstruktif dan fokus membahas arah kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Dalam forum tersebut, Bupati Oskar Manoppo menegaskan bahwa penguatan kapasitas fiskal daerah menjadi kunci utama dalam mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, kebijakan Dana Transfer ke Daerah harus disusun secara lebih responsif terhadap kebutuhan riil daerah, khususnya wilayah yang masih menghadapi keterbatasan fiskal.
“Daerah membutuhkan dukungan kebijakan fiskal yang adil dan berimbang. Transfer ke daerah harus mampu menjawab tantangan pembangunan yang spesifik, bukan sekadar angka administratif,” ujar Oskar Manoppo di hadapan tim DJPK Kemenkeu RI.
Ia menjelaskan, Boltim sebagai daerah yang terus berkembang membutuhkan ruang fiskal yang memadai untuk membiayai sektor-sektor prioritas, seperti infrastruktur dasar, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta penguatan ekonomi masyarakat.
Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai mutlak diperlukan.
Lebih lanjut, Bupati Oskar menekankan pentingnya koordinasi yang berkelanjutan antara pemerintah daerah dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Koordinasi tersebut, kata dia, tidak hanya terkait alokasi anggaran, tetapi juga menyangkut tata kelola keuangan daerah yang sehat, transparan, dan akuntabel.
“Pengelolaan keuangan daerah harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Itu sebabnya, kami memandang audiensi ini sebagai forum strategis untuk menyamakan persepsi dan memperkuat kolaborasi,” tambahnya.
Sementara itu, kehadiran Ketua DPRD Boltim dalam audiensi ini menunjukkan komitmen legislatif daerah dalam mengawal kebijakan fiskal yang berpihak pada kepentingan publik.
DPRD diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan efektivitas pemanfaatan dana transfer.
Audiensi ini juga menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Boltim untuk menyampaikan berbagai tantangan fiskal yang dihadapi daerah, sekaligus membuka ruang dialog terkait skema kebijakan perimbangan keuangan yang lebih adaptif terhadap kondisi daerah.
Melalui pertemuan tersebut, Bupati Oskar Manoppo berharap terbangun komunikasi yang semakin intensif dan kerja sama yang berkelanjutan dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI.
Sinergi ini diyakini akan menjadi fondasi kuat dalam mendukung percepatan pembangunan daerah yang sejalan dengan kebijakan fiskal nasional.
