Boltim, PilarAktual.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
Hal ini ditandai dengan kehadiran langsung Bupati Boltim, Oskar Manoppo, SE, MM, dalam kegiatan Entry Meeting yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut), Jumat (11/4/2025).
Kegiatan yang digelar di ruang rapat Wakil Bupati Boltim ini merupakan tahapan awal dari proses pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Entry meeting menjadi forum awal bagi tim pemeriksa BPK dan jajaran Pemkab Boltim untuk menyamakan persepsi terkait rencana pemeriksaan yang akan dilakukan secara rinci.
Bupati Oskar Manoppo menyambut baik pelaksanaan entry meeting tersebut.
Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya sinergi dan keterbukaan informasi antara Pemkab Boltim dan tim pemeriksa BPK, sebagai bagian dari proses evaluasi dan perbaikan tata kelola keuangan daerah ke depan.
“Kami menyadari bahwa proses pemeriksaan ini adalah bagian penting untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu, kami akan memberikan data yang dibutuhkan secara terbuka dan tepat waktu,” ujar Oskar.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat teras Pemerintah Kabupaten Boltim.
Di antaranya Asisten Sekda, Inspektur Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
Kepala Perwakilan BPK RI Sulawesi Utara dalam pertemuan tersebut menjelaskan bahwa pemeriksaan awal ini menjadi dasar penting bagi pelaksanaan audit rinci atas LKPD.
Tim pemeriksa BPK akan melakukan klarifikasi data, analisis awal, serta menilai risiko-risiko yang mungkin memengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah.
“Tujuan kami adalah memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun benar-benar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan prinsip transparansi publik,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Boltim menargetkan untuk kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Tahun Anggaran 2024, sebagaimana telah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya.
Target tersebut dinilai realistis melihat konsistensi Pemkab Boltim dalam memperbaiki sistem pelaporan dan pengelolaan keuangan daerah.
Dengan adanya entry meeting ini, Pemkab Boltim berharap proses audit dapat berjalan lancar, objektif, dan mampu mendorong peningkatan kinerja aparatur dalam mengelola anggaran secara efisien dan akuntabel.
