Manado, PilarAktual.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang tertib, transparan, dan berkeadilan.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Boltim Oskar Manoppo saat melaksanakan silaturahmi dan koordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Utara John Wiclif Aufa, Rabu (25/2/2026).
Dalam pertemuan yang berlangsung penuh suasana dialogis itu, Oskar Manoppo hadir bersama Wakil Bupati Argo Vinsensius Sumaiku.
Keduanya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPN dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan yang selama ini menjadi tantangan di daerah.
Menurut Oskar Manoppo, persoalan pertanahan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah.
Kepastian hukum atas tanah masyarakat dinilai menjadi fondasi penting, baik untuk perlindungan hak warga maupun untuk mendorong kelancaran program pembangunan.
“Penataan dan kepastian hukum pertanahan adalah aspek fundamental dalam pembangunan daerah. Karena itu, koordinasi yang intensif dengan BPN sangat dibutuhkan agar setiap persoalan dapat diselesaikan sesuai aturan, sekaligus memberikan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat,” ujar Oskar.
Dalam pembahasan tersebut, sejumlah isu krusial turut menjadi perhatian bersama.
Di antaranya percepatan layanan administrasi pertanahan, penanganan sengketa lahan, serta dukungan BPN terhadap program-program strategis daerah yang membutuhkan kejelasan status dan legalitas lahan.
Oskar menegaskan, Pemkab Boltim berkomitmen membangun kerja sama yang berkelanjutan dengan BPN, tidak hanya dalam penyelesaian masalah yang bersifat teknis, tetapi juga dalam memperkuat sistem dan tata kelola pertanahan secara menyeluruh.
Ia berharap, kolaborasi tersebut mampu menghadirkan pelayanan pertanahan yang lebih cepat, akurat, dan transparan.
Wakil Bupati Argo Vinsensius Sumaiku menambahkan bahwa dukungan BPN sangat dibutuhkan untuk mempercepat realisasi berbagai program prioritas daerah.
Pengembangan kawasan permukiman, pembangunan infrastruktur, serta penataan wilayah disebut sangat bergantung pada kejelasan status lahan.
“Pemerintah daerah siap memperkuat komunikasi dan kolaborasi dengan BPN agar pelayanan pertanahan semakin efektif dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Bolaang Mongondow Timur,” kata Argo.
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Sulawesi Utara John Wiclif Aufa menyambut baik langkah Pemkab Boltim dalam memperkuat koordinasi lintas lembaga.
Ia menegaskan kesiapan BPN untuk mendukung pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola pertanahan yang tertib dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Silaturahmi dan koordinasi ini diharapkan semakin memperkokoh hubungan kelembagaan antara Pemkab Boltim dan BPN Sulawesi Utara.
Lebih jauh, pertemuan tersebut diharapkan mampu melahirkan solusi konkret atas berbagai persoalan pertanahan, sekaligus mendorong percepatan pembangunan yang berkelanjutan di Bolaang Mongondow Timur.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Daerah Boltim M. Iksan Pangalima, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Haris P. Sumanta, serta Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Yanto Modeong.
