Mitra, PilarAktual.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara (Mitra) menunjukkan komitmen kuat dalam percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Hal ini ditegaskan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT) yang dipimpin langsung Bupati Minahasa Tenggara, Ronald Kandoli, Kamis (15/1/2026), di Lantai 3 Kantor Bupati.
Rakor tersebut menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah lintas sektor dalam mempersiapkan seluruh persyaratan teknis dan administratif agar Minahasa Tenggara dapat lolos sebagai salah satu daerah penerima DAK Tematik PPKT Tahun 2027 dari pemerintah pusat.
Fokus pembahasan mencakup pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, peningkatan sistem sanitasi lingkungan, hingga penyediaan akses air minum bersih. Seluruh aspek tersebut dipandang sebagai fondasi utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus menekan angka kawasan kumuh di daerah.
Dalam arahannya, Bupati Ronald Kandoli menekankan bahwa keberhasilan mengikuti program DAK Tematik PPKT sangat ditentukan oleh sinkronisasi data antar perangkat daerah serta kelengkapan dokumen pendukung yang disyaratkan Bappenas RI.
“Koordinasi lintas sektor harus berjalan solid. Tidak boleh ada data yang tidak sinkron atau dokumen yang terlambat. Semua harus akurat dan tepat waktu agar Minahasa Tenggara memiliki peluang besar lolos sebagai penerima DAK Tematik PPKT 2027,” tegas Ronald Kandoli.
Ia menambahkan, program pengentasan permukiman kumuh bukan sekadar proyek fisik, melainkan solusi jangka panjang untuk menciptakan lingkungan hunian yang sehat, layak, dan berkelanjutan bagi masyarakat Mitra.
Rakor ini turut menghadirkan Akhmad Nashiruddin, konsultan pendamping DAK Tematik PPKT, sebagai narasumber utama.
Dalam paparannya, Nashiruddin memberikan gambaran teknis terkait strategi integrasi pembangunan kawasan permukiman yang sesuai standar kelayakan nasional, berorientasi keberlanjutan, serta memenuhi indikator penilaian pemerintah pusat.
Menurutnya, keberhasilan daerah dalam memperoleh DAK Tematik PPKT sangat dipengaruhi oleh kesiapan perencanaan terpadu, mulai dari aspek teknis, sosial, hingga dukungan kebijakan daerah.
Kegiatan tersebut diikuti para asisten, pejabat pimpinan tinggi pratama, serta pejabat administrator terkait.
Rakor ini diharapkan mampu memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Minahasa Tenggara yang bebas kawasan kumuh dengan infrastruktur sanitasi dan air bersih yang andal serta berkelanjutan.
