Mitra, PilarAktual.com – Bupati Minahasa Tenggara (Mitra), Ronald Kandoli, melantik dan mengambil sumpah/janji Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, Senin (5/10/2026).
Pelantikan yang berlangsung di Kantor Bupati Minahasa Tenggara tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan roda organisasi pemerintahan tetap berjalan efektif, terutama pada sejumlah perangkat daerah yang memiliki posisi strategis dalam pelayanan publik.
Dalam kesempatan itu, dua pejabat ditetapkan secara definitif untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama.
Keduanya yakni Muchtar Wantasen, S.E. sebagai Inspektur Kabupaten Minahasa Tenggara dan Djenedy Novry Raco, S.Sos., M.A.P. sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Tenggara.
Selain melantik dua pejabat definitif, Bupati Ronald Kandoli juga menyerahkan Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt.) kepada tiga pejabat lainnya untuk mengisi kekosongan pimpinan pada sejumlah perangkat daerah.
Tiga pejabat yang menerima penugasan tersebut yakni Gueen Laidy Gaury Naray, SKM., M.Kes. sebagai Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan; Ellen Naomy Ohy, S.Pt. sebagai Plt. Kepala Dinas Pertanian; serta Rommy Ronald Mewengkang, S.E. sebagai Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Dalam arahannya setelah prosesi pelantikan, Ronald Kandoli menegaskan bahwa jabatan yang dipercayakan kepada para pejabat bukan sekadar posisi struktural, melainkan sebuah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Ia meminta seluruh pejabat yang baru dilantik maupun menerima penugasan untuk menunjukkan sikap profesional serta mampu menjalankan tugas sesuai tanggung jawab masing-masing.
“Jabatan adalah amanah. Di mana saja kita ditempatkan, kita harus siap, tekuni, dan bersyukur karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan berada di posisi Bapak dan Ibu sekalian,” tegas Ronald.
Pesan tersebut disampaikan di tengah kondisi pemerintahan daerah yang menghadapi tantangan efisiensi anggaran.
Bupati Ronald meminta jajaran pemerintah daerah tidak menjadikan keterbatasan sebagai alasan untuk menurunkan kinerja.
Menurut dia, setiap pejabat harus tetap bekerja dengan sungguh-sungguh dan menjaga semangat dalam menjalankan roda pemerintahan.
Selain persoalan internal birokrasi, Ronald memberikan perhatian khusus terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia mengingatkan seluruh pejabat agar tidak menciptakan prosedur atau pelayanan yang justru mempersulit warga.
Bupati meminta setiap kebutuhan masyarakat dapat ditangani secara cepat dan sesuai ketentuan sehingga pelayanan pemerintahan tidak menjadi hambatan bagi masyarakat.
“Dalam melayani masyarakat, jangan pernah mempersulit,” pesan Ronald kepada jajaran pejabat yang hadir.
Ia juga meminta para pimpinan perangkat daerah membangun komunikasi yang aktif dengan kepala daerah.
Setiap persoalan yang muncul di lapangan diharapkan segera disampaikan melalui laporan, masukan, maupun saran.
Langkah tersebut dinilai penting agar berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusi sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Khusus bagi pejabat yang mendapat mandat sebagai Pelaksana Tugas, Ronald meminta agar tidak menunda pekerjaan.
Mereka diminta segera menyesuaikan diri dengan tugas baru dan memastikan pelayanan pada perangkat daerah yang dipimpin tetap berjalan.
“Segera bekerja, tancap gas, dan laksanakan tugas sebagaimana mestinya dengan sebaik-baiknya,” ujar Ronald.
Pelantikan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, jajaran Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekretaris Daerah, serta seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.
Dengan adanya pelantikan dan penunjukan Plt. tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat menjaga kesinambungan pelaksanaan program pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Bagi para pejabat yang menerima amanah baru, penempatan tersebut sekaligus menjadi tanggung jawab untuk membuktikan kemampuan kepemimpinan, menjaga integritas, serta memastikan perangkat daerah masing-masing tetap bekerja secara optimal.
