PILARAKTUAL.COM, LABUHA- Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara, terus memperkuat langkah pencegahan melalui kegiatan konsolidasi demokrasi.
Melalui kegiatan tersebut, Bawaslu menyambangi Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Halsel, Jumat, (13/11/2026) di Desa Tomori, Kecamatan Bacan.
Kegiatan ini menjadi ruang dialog dan koordinasi untuk memperkuat pemahaman terhadap perkembangan regulasi kepemiluan.
Anggota Bawaslu Halsel, M. Hijra Hi. Kamuning, menyampaikan bahwa konsolidasi demokrasi ini merupakan bagian dari langkah pencegahan Bawaslu sebagaimana amanat Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Kunjungan ke DPC PDIP sendiri merupakan agenda konsolidasi yang kesembilan setelah sebelumnya dilaksanakan bersama delapan partai politik (Parpol) lainnya.
Hijra menjelaskan, pada masa non-tahapan Bawaslu Halsel melakukan pengawasan terhadap dua agenda utama, yakni Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui SIPOL.
Dalam pengawasan PDPB, Bawaslu Halsel juga melaksanakan uji petik untuk memastikan masyarakat yang memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih serta mencegah pemilih yang tidak memenuhi syarat masuk dalam daftar pemilih.
“Selain itu, kami juga malakukan pengawasan pemutakhiran data partai politik pada semester II tahun 2026 difokuskan pada data kepengurusan, domisili kantor, keterwakilan perempuan 30persen dalam kepengurusan, dan data keanggotaan partai politik,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Hijra juga mengingatkan terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128 Tahun 2026 yang berkaitan dengan kewajiban pemenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit 30persen pada seluruh daerah pemilihan (Dapil) serta pencalonan.
Menurutnya, pemahaman terhadap putusan tersebut perlu menjadi perhatian serius partai politik sejak dini. Sebab, ketidakterpenuhan ketentuan keterwakilan perempuan berpotensi menimbulkan persoalan hukum dalam proses kepemiluan.
“Melalui konsolidasi demokrasi ini, kami ingin mengingatkan Parpol agar memperhatikan ketentuan yang mengatur pemenuhan keterwakilan 30 persen Perempuan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128 Tahun 2026. Langkah ini merupakan bagian dari langkah pencegahan Bawaslu agar potensi persoalan hukum dalam tahapan Pemilu mendatang dapat diminimalkan,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPC PDIP Halsel, Masdar Mansur, menyampaikan apresiasi atas kegiatan konsolidasi demokrasi tersebut.
Ia menilai kegiatan ini penting untuk memperkuat pemahaman Parpol terhadap perkembangan regulasi, lebih khususnya terkait keterwakilan perempuan dan persiapan menghadapi Pemilu mendtang.
“Kegiatan ini sangat penting bagi kami untuk memperkuat pemahaman terhadap perkembangan regulasi kepemiluan, khususnya terkait keterwakilan 30 persen perempuan. Dengan pemahaman tersebut, kami dapat mempersiapkan diri lebih baik dalam menghadapi Pemilu mendatang,” tutur Masdar.
Masdar juga menyampaikan bahwa DPC PDIP Halsel akan segera melakukan pemutakhiran serta melaporkan data partai politik yang telah diperbarui melalui System Informasi Partai Politik (SIPOL).
“Kami akan segera melakukan pemutakhiran data partai politik dan melaporkan data yang telah diperbarui melalui SIPOL sebagai bentuk komitmen kami dalam memenuhi ketentuan yang berlaku,” pungkas Masdar. (**)
