Kotamobagu, PilarAktual.com – Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Argo V Sumaiku, secara resmi menutup kegiatan Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, yang digelar di Hotel Sutan Raja Kotamobagu, Rabu (28/5/2029).
Pelatihan ini diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) Boltim sebagai bentuk komitmen daerah dalam penanganan kekerasan berbasis gender.
Dalam sambutannya, Argo Sumaiku menyampaikan pesan khusus dari Bupati Boltim, Oskar Manoppo, yang berharap pelatihan ini dapat memberikan dampak nyata dalam proses penanganan dan pelaporan kasus di lapangan.
Salah satu poin penting yang ditegaskan adalah pemanfaatan maksimal aplikasi SIMFONI PPA sebagai sistem pencatatan nasional berbasis data akurat.
“Pak Bupati berharap ilmu yang diperoleh peserta dapat langsung diterapkan. Penginputan data melalui SIMFONI PPA harus segera dilakukan agar data kekerasan bisa disajikan secara akurat,” ujar Argo Sumaiku.
Wabup Argo juga menyoroti tren kenaikan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Boltim pada tahun ini.
Pemerintah daerah, menurut dia, menaruh perhatian serius pada persoalan ini.
Pencegahan menjadi kata kunci, selain juga pembenahan sistem pelaporan dan peningkatan kesadaran masyarakat.
“Kami sangat berharap kasus kekerasan dapat dicegah. Itu dimulai dari edukasi masyarakat tentang perlindungan hukum serta pentingnya pencatatan yang rapi untuk jadi dasar kebijakan,” tambah Argo.
Di sisi lain, Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Dinas PPPA Boltim, Tierza Junita Damopolii, mengungkapkan bahwa peserta pelatihan kini siap mengoperasikan SIMFONI PPA.
Sistem ini menjadi garda terdepan dalam dokumentasi dan pelaporan kasus di daerah.
“Saat ini sudah ada sepuluh operator yang memiliki akun aktif. Delapan di antaranya bertugas di Puskesmas, satu di RS Pratama, dan satu di Polres Boltim. Mereka akan menjadi ujung tombak pelaporan kasus secara digital dan akan terus berkoordinasi dengan kami,” jelas Tierza.
Dengan sistem yang mulai terintegrasi dan SDM yang telah dibekali pelatihan, diharapkan pengelolaan data kekerasan di Boltim menjadi lebih responsif, akuntabel, dan mampu mendorong kebijakan yang berpihak pada korban.
