Mitra, PilarAktual.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara terus mematangkan langkah menuju target Universal Health Coverage (UHC) 2026.
Upaya tersebut ditandai dengan rapat koordinasi Forum Komunikasi lintas sektor yang dipimpin Sekretaris Daerah, David H. Lalandos, pada Selasa (14/04/2026), di ruang rapat Sekretariat Daerah.
Rapat ini menjadi momentum penting dalam menyatukan strategi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dan mitra kerja, khususnya dalam memperluas cakupan kepesertaan serta meningkatkan keaktifan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Dalam arahannya, Lalandos menegaskan bahwa pencapaian UHC bukan sekadar target administratif, melainkan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjamin hak dasar masyarakat terhadap layanan kesehatan.
Menurut dia, koordinasi lintas sektor menjadi fondasi utama agar seluruh strategi berjalan efektif dan terukur.
“Sinergi antarinstansi sangat diperlukan untuk memastikan seluruh masyarakat Minahasa Tenggara terdaftar dan aktif dalam program JKN. Ini bukan hanya soal angka, tetapi tentang akses layanan kesehatan yang merata dan berkeadilan,” ujar Lalandos.
Rapat koordinasi tersebut turut melibatkan BPJS Kesehatan Cabang Tondano sebagai mitra strategis. Kehadiran BPJS dinilai krusial dalam mendukung validasi data peserta, optimalisasi rekrutmen, hingga pemantauan status keaktifan kepesertaan masyarakat.
Sejumlah tantangan mengemuka dalam forum tersebut, di antaranya masih adanya masyarakat yang belum terdaftar, data kependudukan yang belum sinkron, hingga peserta yang tidak aktif akibat berbagai faktor.
Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai dinas teknis.
Para peserta rapat yang terdiri dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BPKPD, Kepala Dinas Sosial, Kepala Balitbang, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sepakat untuk memperkuat integrasi program.
Langkah strategis yang dibahas meliputi percepatan pendataan masyarakat, optimalisasi peran pemerintah desa dalam identifikasi warga belum terdaftar, serta peningkatan edukasi publik mengenai pentingnya kepesertaan aktif dalam program JKN.
Selain itu, forum juga menekankan perlunya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung validasi dan pembaruan data secara berkala. Dengan data yang akurat dan terintegrasi, proses pengambilan kebijakan diharapkan menjadi lebih tepat sasaran.
Di sisi lain, peran pemerintah desa dan kelurahan dinilai sangat vital sebagai ujung tombak dalam menjangkau masyarakat. Mereka diharapkan dapat berperan aktif dalam memastikan setiap warga memahami manfaat JKN serta menjaga status kepesertaan tetap aktif.
Rapat ini mencerminkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam menghadirkan sistem layanan kesehatan yang inklusif. Target UHC 2026 pun diharapkan dapat tercapai melalui kerja bersama yang konsisten dan berkelanjutan.
Dengan sinergi lintas sektor yang semakin solid, pemerintah optimistis seluruh masyarakat Minahasa Tenggara dapat menikmati layanan kesehatan tanpa hambatan, sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.
