Boltim, PilarAktual.com – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) untuk menghadirkan tata kelola anggaran yang transparan kembali ditegaskan dalam pelaksanaan Exit Meeting Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 hingga Triwulan III 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Utara.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati pada Kamis (20/11/2025) itu menjadi ruang evaluasi penting atas perjalanan pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun terakhir.
Suasana rapat berlangsung tenang namun penuh keseriusan.
Para pejabat teknis tampak mencatat satu per satu penjelasan dari tim pemeriksa, sementara Bupati Boltim Oskar Manoppo duduk di tengah, menunjukkan perhatian penuh sejak sesi awal.
Momentum itu seolah menandai kesungguhan pemerintah daerah dalam memperbaiki setiap celah yang mungkin masih menghambat transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran.
Dalam sambutannya, Oskar Manoppo menyampaikan apresiasi terhadap BPK yang dinilainya konsisten memberikan pendampingan profesional melalui proses pemeriksaan.
Ia menyebut audit bukan sekadar kegiatan rutin tahunan, melainkan bagian penting dari upaya menjaga integritas birokrasi daerah.
“Terima kasih kepada tim BPK atas seluruh proses pemeriksaan yang telah dilakukan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap catatan dan rekomendasi demi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar Oskar.
Dimana, ucapannya disampaikan dengan tegas, menegaskan bahwa rekomendasi BPK bukan hanya catatan, tetapi agenda wajib untuk dituntaskan.
Tim pemeriksa BPK kemudian memaparkan beberapa temuan utama yang mereka peroleh selama proses audit.
Meski tidak disampaikan secara teknis kepada publik, BPK menyoroti perlunya penguatan pengendalian internal OPD, peningkatan akurasi pelaporan, serta ketertiban dalam pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan.
Poin-poin tersebut, menurut BPK, penting agar belanja daerah benar-benar memberi dampak maksimal bagi masyarakat.
Kehadiran Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Harris P. Sumanta, serta para pimpinan OPD terkait semakin mempertegas bahwa Pemerintah Boltim menghadapi proses ini dengan penuh tanggung jawab.
Tidak ada yang bersikap reaktif; semuanya berfokus pada bagaimana memperbaiki hal-hal yang dianggap lemah dan memperkuat yang sudah berjalan baik.
Oskar menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan strategi tindak lanjut, mulai dari evaluasi internal hingga penataan ulang prosedur kerja di sejumlah perangkat daerah.
Ia menegaskan bahwa pembangunan yang efektif hanya dapat tercapai bila pengelolaan anggaran dilakukan dengan disiplin, akurat, dan sepenuhnya berpihak pada kebutuhan masyarakat.
“Kami ingin memastikan setiap anggaran memberi manfaat langsung bagi rakyat Boltim. Itu sebabnya masukan dari BPK tak hanya kami dengar, tetapi akan kami eksekusi,” katanya.
Exit Meeting ini menjadi penanda bahwa Pemerintah Boltim terus berupaya memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan.
Di tengah meningkatnya ekspektasi publik terhadap transparansi anggaran, komitmen pemerintah daerah untuk berbenah menjadi sinyal positif bagi masyarakat.
Harapannya, pemeriksaan ini menjadi titik tolak penyempurnaan sistem yang lebih akurat, lebih tertib, dan lebih responsif terhadap kebutuhan pembangunan.
Dengan selesainya pemeriksaan tahun ini, Pemerintah Boltim diharapkan mampu mempercepat implementasi rekomendasi dan memperbaiki efektivitas anggaran dalam periode berikutnya.
Bagi pemerintah daerah, audit bukan akhir, melainkan titik awal pembenahan.
