Boltim, PilarAktual.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) resmi menerima kunjungan entry meeting dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.
Acara yang digelar di ruang kerja Bupati pada Senin (27/10/2025) ini merupakan bagian dari rencana Pemeriksaan Terinci atas Kepatuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 hingga Triwulan III tahun 2025 pada Pemerintah Kabupaten Boltim.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Boltim, Oskar Manoppo, didampingi Wakil Bupati Argo V. Sumaiku menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pemeriksaan.
“Kami menyambut baik pelaksanaan pemeriksaan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” tegas Bupati Oskar.
Ia menegaskan bahwa Pemkab Boltim siap menyediakan seluruh data dan informasi yang dibutuhkan agar proses pemeriksaan berjalan lancar dan objektif.
Acara berlangsung dengan pendampingan sejumlah jajaran pimpinan daerah, antara lain para asisten, Inspektur Daerah Kabupaten Boltim, Robi Mamonto, serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Wiwik Kurnia.
Kehadiran mereka menegaskan bahwa pemeriksaan bukan sekadar formalitas, melainkan wujud nyata komitmen Pemkab Boltim dalam tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, serta sesuai ketentuan perundang-undangan.
Kunjungan tim BPK RI ini sekaligus menjadi momentum strategis untuk mengevaluasi bagaimana realita belanja daerah berjalan hingga Triwulan III 2025.
Pemeriksaan terinci akan melihat aspek kepatuhan penggunaan anggaran daerah, pencapaian target kegiatan, pengelolaan aset dan pendapatan daerah, serta dokumentasi yang mendukung.
Dengan demikian, proses pengawasan internal dan eksternal berjalan bersamaan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi anggaran.
Bupati Oskar Manoppo menambahkan bahwa “Pemerintah daerah siap memberikan seluruh data dan informasi yang dibutuhkan agar proses pemeriksaan berjalan lancar dan objektif.”
Pernyataan ini menunjukkan sinergi yang diharapkan antara Pemkab Boltim dan BPK RI, agar tidak ada sekat dalam berbagi data maupun transparansi pengelolaan keuangan.
Sinergi ini penting demi menjaga kepercayaan publik sekaligus meningkatkan citra birokrasi daerah.
Lebih jauh, Pemkab Boltim menyadari bahwa upaya penguatan akuntabilitas bukan pekerjaan sekali jadi.
“Kami berkomitmen terus menjaga transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola keuangan daerah yang baik dan bertanggung jawab,” ujar Bupati Oskar.
Pernyataan ini memberikan sinyal bahwa pemeriksaan bukan hanya kewajiban administratif, melainkan bagian dari budaya kerja pemerintahan yang modern.
Dengan pemeriksaan ini diharapkan tercipta landasan yang kuat bagi kebijakan keuangan daerah ke depan: belanja yang tepat sasaran, pendapatan yang tercatat dengan baik, serta pelaporan yang memenuhi standar.
Bila semuanya berjalan sesuai rencana, masyarakat pun akan makin yakin bahwa anggaran publik dipergunakan dengan baik untuk pembangunan dan layanan publik.
Kunjungan entry meeting dari BPK RI di Boltim ini bisa menjadi tonggak awal peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah: dari menyambut pemeriksaan, menyediakan data secara terbuka, hingga menegaskan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas.
Dengan demikian, Pemkab Boltim mengambil langkah proaktif dalam menjaga amanah publik dan memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran.
