Boltim, PilarAktual.com – Langkah strategis kembali ditorehkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim).
Di tengah upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan berbasis data, Bupati Oskar Manoppo secara resmi menyerahkan hibah lahan kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia untuk pembangunan kantor permanen di wilayah Boltim.
Penyerahan itu ditandai dengan penandatanganan dokumen hibah lahan seluas 1.750 meter persegi dalam audiensi yang berlangsung di Kantor Pusat BPS RI, Jakarta, Rabu (25/6/2025).
Turut hadir Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, pejabat struktural BPS RI, Kepala BPS Sulut Aidil Adha, Asisten II Setda Boltim Harris Sumanta, dan Kepala BPS Boltim Abdullah Kango.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat, Bupati Oskar menyampaikan komitmen Pemkab Boltim dalam memperkuat ekosistem data di daerah.
“Data adalah fondasi utama dalam menyusun arah pembangunan yang tepat sasaran. Tanpa data yang akurat, kebijakan bisa melenceng,” ungkapnya.
Ia menegaskan, hibah lahan ini bukan sekadar bentuk dukungan fisik, melainkan langkah nyata untuk membangun institusi statistik yang kuat di tingkat daerah.
Menurutnya, kehadiran kantor BPS di Boltim akan mempercepat pelayanan data statistik bagi masyarakat serta mendukung proses perencanaan pembangunan yang lebih terukur dan terarah.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, memberikan apresiasi atas inisiatif Pemkab Boltim.
Ia menyebut langkah ini sebagai bentuk sinergi strategis antara pusat dan daerah.
“Kami sangat mengapresiasi perhatian Bupati dan Pemkab Boltim. Hibah lahan ini akan kami manfaatkan secara optimal sebagai lokasi Kantor BPS yang representatif di Boltim,” katanya.
Amalia menambahkan, keberadaan kantor fisik yang layak akan memperkuat kerja-kerja BPS dalam menghasilkan data yang tidak hanya cepat, tetapi juga akurat dan terpercaya.
“Ini bukan sekadar bangunan, ini adalah rumah data. Dan dari sinilah pengambilan keputusan berbasis fakta akan lahir,” ujarnya.
Selain membahas hibah, pertemuan itu juga menjadi ajang konsolidasi peran BPS dalam mendukung penyediaan data sektoral terintegrasi.
Kedua belah pihak sepakat pentingnya membangun sinergi lintas lembaga dalam menyokong arah pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Langkah Pemkab Boltim ini menjadi cermin nyata bahwa penguatan kelembagaan statistik bukan lagi wacana, melainkan kebutuhan.
Dengan adanya kantor BPS yang memadai, daerah bisa lebih mandiri dalam mengelola data dan pada akhirnya, dalam membangun masa depannya sendiri.
