Nyonya Lili Santi Hasan Minta Keadilan Tanah Hak Milik Nya,Yang Sudah Bersertifikat Hak Milik (SHM), DiGugat Bumi Indah Raya

  • Whatsapp

Kubu raya,PilarAktual.Com
Dari hasil sidang lapangan yang di gelar oleh pengadilan tata usaha Negara pontianak dalam registrasi Perkara nomor: 25/g/2020/PTUN.PTK (jumat 22 Januari 2021).

Dari hasil Liputan awak media Pilaraktual.Com di lapangan tergugat atas nama Nyonya Lili santi hasan menjelaskan,dalam rekontruksi sidang lapangan banyak di temukan kejanggalan seperti tapal batas yang di tunjukan penggugat, yang mewakili Bumi Indah Raya/ Pintarso Adijanto sebelah utara adalah batas tanah miliknya,tapi pada kenyataan nya tanah yang di tunjuk merupakan pemukiman penduduk asal yang sudah puluhan tahun tinggal di tanah tersebut dan memiliki sertifikat hak Milik yang syah.

Bacaan Lainnya

Selanjutnya pada tahun 2013 Nyonya Lili santi hasan sudah mengadakan pengembalian batas dan tanah tersebut di barau secara permanen disaksikan Oleh BPN Kabupaten kubu raya mendapatkan registrasi secara resmi dan dilindungi sesuai Hukum yang berlaku.

Saat ini Nyonya Lili santi hasan merasa ada banyak sekali kejanggalan saat tanah hak miliknya di gugat,karena alasan yang menggugat hanya berdasarkan sertifikat hak pakai sedangkan tanah Milik nya sertifikat hak Milik.

Tidak hanya itu saja dalam gugatan itu juga menjelaskan bahwa yang menggugat mengatasnamakan tanah Negara Padahal tanah tersebut sudah di kuasai kurang lebih 50 tahun di kuasai Oleh Nyonya Lili santi hasan dan terbit sertifikat Hak Miliknya nomor .40092/NIB.14.14.07.01.20745.Dengan Gambar Surat Ukur tanah nomor. 3528/Sungai Raya/2012 Luas tanah 1.225 m ,tertanggal 14 September 2012 atas nama Nyonya Lili santi hasan.

Dalam kesempatan yang lain dalam wawancara singkat awak media menemui pimpinan pengadilan tata usaha Negara menjelaskan ;
Penggugat hanya memiliki sertifikat hak pakai tahun 2001.

Di perpanjang 2006/2007 dan belum ada di lakukan pengukuran dari pihak instansi terkait, yaitu BPN Kabupaten kubu raya
untuk mendalami kasus tanah tersebut pihak Pengadilan Tata Usaha Negara /PTUN masih akan melaksanakan sidang lanjutan, untuk mengumpulkan data dokumen surat pendukung dan mengumpul kan saksi saksi yang tahu dengan riwayat asal usul tanah tersebut serta akan di agendakan untuk sidang selanjutnya.(Rudi halik)